Contributor 
Ankara, HarianJabar.com 29 Agustus 2025 — Pemerintah Turki resmi menghentikan seluruh aktivitas perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Israel, serta menutup wilayah udaranya bagi pesawat yang terhubung dengan kepentingan militer Israel. Langkah ini menjadi bentuk tekanan diplomatik terbaru terkait eskalasi konflik yang masih berlangsung di Gaza.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam konferensi pers usai rapat kabinet darurat. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas dasar “kebutuhan mendesak untuk merespons tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di Gaza”.
“Turki tidak dapat tetap berdiam diri terhadap penderitaan sipil dan penghancuran akses kemanusiaan di Gaza. Ini adalah sikap kemanusiaan, bukan semata-mata politik,” ujar Fidan.
Pemutusan Jalur Ekonomi dan Transportasi
Beberapa langkah tegas yang diambil Turki meliputi:
- Pelabuhan-pelabuhan Turki tidak lagi menerima kapal berbendera Israel.
- Kapal berbendera Turki juga dilarang mengirimkan barang ke pelabuhan Israel.
- Seluruh wilayah udara nasional ditutup bagi penerbangan kargo militer Israel, termasuk pengangkut senjata atau logistik terkait konflik.
- Seluruh perdagangan bilateral dihentikan, melanjutkan kebijakan larangan ekspor sebelumnya yang dimulai sejak Mei 2024.
Turki juga menegaskan bahwa langkah ini bersifat non-permanen, tetapi akan bertahan selama eskalasi konflik dan blokade bantuan ke Gaza masih berlangsung.
Dampak terhadap Ekonomi dan Diplomasi
Berdasarkan data resmi, nilai perdagangan antara Turki dan Israel pada tahun 2023 mencapai sekitar USD 7 miliar. Penghentian hubungan ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi kedua belah pihak, terutama di sektor industri, logistik, dan energi.
Sementara itu, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Israel mengenai respons diplomatik atas keputusan ini.
Sinyal Dukungan terhadap Akses Kemanusiaan
Menteri Fidan juga menyampaikan bahwa Turki telah membuka opsi pengiriman bantuan udara ke Gaza melalui Yordania, dengan syarat mendapat persetujuan dari otoritas terkait. Hal ini dinilai sebagai langkah lanjutan dari pendekatan “diplomasi kemanusiaan” yang diusung oleh Ankara dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami tidak menutup ruang dialog, tetapi kami juga tidak akan menutup mata terhadap penderitaan rakyat sipil,” tambah Fidan.
