Contributor 
Prancis, HarianJabar.com – Pemerintah Prancis kembali terguncang. Perdana Menteri François Bayrou resmi lengser setelah gagal mendapatkan dukungan dalam voting mosi tidak percaya di parlemen pada Senin (8/9). Kejatuhan ini menandai ketiga kalinya dalam satu tahun Prancis kehilangan perdana menterinya — mencerminkan instabilitas politik yang kian dalam di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron.
Kekalahan Telak di Parlemen
Dalam pemungutan suara yang menentukan nasib kabinet, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan, sementara 364 anggota parlemen menyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinannya. Kegagalan ini menghentikan masa jabatannya yang bahkan belum mencapai 9 bulan.
Bayrou, yang ditunjuk pada Desember 2024, merupakan upaya Presiden Macron untuk mengembalikan stabilitas pasca kejatuhan dua PM sebelumnya. Namun, realitas politik yang terfragmentasi membuat upaya itu tidak bertahan lama.
Rencana Penghematan yang Tidak Populer
Salah satu penyebab utama keruntuhan pemerintahan Bayrou adalah rencana penghematan anggaran besar-besaran senilai €44 miliar. Di dalamnya termasuk:
- Penghapusan dua hari libur nasional
- Penundaan belanja publik
- Pemangkasan subsidi sosial
Langkah ini diambil untuk menekan utang nasional Prancis yang sudah mencapai 114% dari PDB, namun menuai penolakan keras dari kelompok kiri, tengah, hingga kanan.
Bagi banyak warga Prancis, rencana ini dianggap menyerang nilai-nilai sosial dan budaya negara. “Menghapus hari libur nasional bukan hanya soal efisiensi fiskal, tapi menyentuh identitas nasional,” ujar seorang anggota parlemen oposisi.
Reaksi Politik dan Publik
Pasca kekalahan voting, Bayrou mengundurkan diri secara resmi. Presiden Macron kini menghadapi tekanan besar untuk menunjuk perdana menteri baru dalam waktu singkat. Di sisi lain, kubu oposisi menyerukan pembubaran parlemen dan pemilu dini sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri kebuntuan politik.
Marine Le Pen, pemimpin partai kanan jauh Rassemblement National, menyebut momen ini sebagai “akhir dari ilusi stabilitas Macron.”
Sementara itu, publik Prancis semakin resah. Ketidakpastian politik ditambah dengan ancaman krisis ekonomi membuat sentimen masyarakat memburuk. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota menuntut reformasi nyata, bukan sekadar pergantian wajah di pucuk pemerintahan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Kondisi politik Prancis saat ini sangat rapuh. Presiden Macron menghadapi pilihan sulit:
- Menunjuk PM baru yang mampu menjembatani friksi politik di parlemen
- Atau mengambil risiko membubarkan Majelis Nasional dan menggelar pemilu dini, yang bisa memperkuat posisi oposisi
Jika kebuntuan terus berlanjut, risiko krisis konstitusional dan resesi fiskal bukan tidak mungkin terjadi.
Bayrou Jatuh, Stabilitas Belum Datang
Lengsernya François Bayrou memperpanjang daftar perdana menteri yang tak mampu bertahan dalam sistem politik Prancis yang makin rapuh. Krisis ini menunjukkan bahwa persoalan Prancis tidak hanya soal siapa yang memimpin, tetapi lebih dalam: tentang legitimasi, kepercayaan publik, dan arah kebijakan negara di tengah tekanan ekonomi dan perpecahan politik yang belum teratasi.
