Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, akhirnya angkat bicara terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan energi multinasional Shell Indonesia. Isu ini mencuat seiring dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah yang berdampak pada operasional perusahaan.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan keberlangsungan investasi dan perlindungan tenaga kerja. Ia mengakui adanya dinamika di sektor energi, namun meminta masyarakat tidak serta-merta mengaitkan kelangkaan BBM dengan PHK massal.
“Memang ada tantangan di lapangan, termasuk distribusi BBM yang belakangan menjadi sorotan. Tapi pemerintah sedang melakukan pembahasan dengan Shell dan pihak terkait agar solusi terbaik bisa ditemukan tanpa merugikan pekerja,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dampak Kelangkaan BBM
Kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat beberapa stasiun pengisian Shell terpaksa mengurangi jam operasional. Kondisi ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja di lapangan.
Namun, Bahlil memastikan pemerintah akan melakukan intervensi bila PHK tidak sesuai aturan ketenagakerjaan.
“Hak-hak karyawan harus tetap dipenuhi. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Shell Indonesia Angkat Bicara
Pihak Shell Indonesia juga mengonfirmasi adanya penyesuaian organisasi, namun membantah melakukan PHK massal. Menurut mereka, langkah tersebut adalah bagian dari restrukturisasi bisnis agar lebih adaptif menghadapi kondisi pasar energi yang dinamis.
“Kami tetap berkomitmen untuk melayani konsumen di Indonesia. Penyesuaian yang dilakukan bersifat terbatas dan sesuai regulasi,” tulis keterangan resmi Shell Indonesia.
Pemerintah Diminta Awasi Ketat
Serikat pekerja energi meminta pemerintah lebih proaktif mengawasi perusahaan migas, terutama dalam hal pemenuhan hak tenaga kerja. Mereka berharap langkah efisiensi perusahaan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan karyawan.
“Pekerja jangan jadi korban dalam setiap gejolak bisnis. Negara harus hadir,” kata perwakilan serikat.
Jalan Keluar
Bahlil menambahkan, pemerintah juga sedang mendorong diversifikasi energi agar ketergantungan pada BBM berkurang. Ia menilai transisi energi ke arah energi terbarukan bisa menjadi solusi jangka panjang, sekaligus membuka peluang kerja baru.
“PHK bukanlah solusi. Kita butuh kolaborasi untuk menjaga stabilitas energi dan ekonomi,” pungkasnya.
