admin 
HARIAN JABAR, TASIKMALAYA – Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Tasikmalaya menjadi sorotan berbagai kalangan. Berdasarkan data yang beredar, sekitar 4.000 anak tercatat berada di luar sistem pendidikan formal, kondisi yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Rio Febrian, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi (Unsil). Menurutnya, ribuan anak yang tidak bersekolah bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan nyata yang dapat berdampak terhadap masa depan generasi muda.
Rio menilai pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat dan mengambil langkah yang terukur untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ATS harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mampu menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program di atas kertas. Diperlukan solusi konkret agar anak-anak yang saat ini berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh akses belajar yang layak,” kata Rio, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Rio, tingginya angka ATS menjadi indikator masih adanya persoalan mendasar dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Ia menilai sejumlah faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hingga keterbatasan akses pendidikan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan para pemangku kepentingan.
“Ribuan anak yang tidak bersekolah ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga negara,” ujarnya.
Rio juga berharap pemerintah daerah dapat memperkuat program pendataan, pendampingan, serta intervensi langsung kepada keluarga yang anaknya berisiko putus sekolah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menekan angka ATS dan memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh anak di Kota Tasikmalaya.
Persoalan Anak Tidak Sekolah hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga dinilai penting untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.
