
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas berbagai insiden yang terjadi dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola bisnis perusahaan energi elat merah tersebut.
“Apabila terjadi beberapa tindakan yang menyakiti hati dan kepercayaan masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Simon Aloysius Mantiri saat konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Sebagai langkah konkret dalam memperbaiki operasional perusahaan, Pertamina telah membentuk tim crisis center yang bertugas mengevaluasi seluruh proses bisnis, terutama dari aspek operasional.
Simon menegaskan, perbaikan tata kelola Pertamina akan terus dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan publik.
“Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan agar tata kelola Pertamina semakin baik. Saya, sebagai pucuk pimpinan perusahaan, akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan bahwa Pertamina tetap menjadi kebanggaan dan kepercayaan rakyat Indonesia,” tambahnya.
Simon juga menekankan bahwa di dalam tubuh Pertamina masih banyak insan yang memiliki semangat nasionalisme tinggi dan cinta terhadap bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan.
“Kami akan terus membenahi dan memperbaiki diri. Masih banyak insan Pertamina yang merah putih, yang memiliki cinta besar terhadap bangsa dan negara. Dengan doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama memperbaiki tata kelola Pertamina agar lebih baik. Pada akhirnya, yang akan menerima manfaat adalah rakyat Indonesia,” tuturnya.
Simon juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Pertamina sebagai aset kebanggaan bangsa yang didukung dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia juga meminta doa dan dukungan agar perusahaan dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi negeri.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami terus mohon doa dan dukungannya,” pungkasnya dalam menanggapi dugaan kasus korupsi di Pertamina.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus operandi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kasus Pertamax dioplos diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga berinisial RS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, PT Pertamina International Shipping YF, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional AP, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa MKAN, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & Komisaris PT Jenggala Maritim DW, Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak GRJ.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra membantah pihaknya melakukan praktik oplos atau upgrade blending (pencampuran) Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dia memastikan produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
“Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” ujar Ega menjawab pertanyaan anggota Komisi XII DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).