Contributor 
Bandung – Pembangunan kawasan Gedebage, Bandung, terus menggeliat. Sejumlah proyek besar seperti Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pusat perbelanjaan modern, hingga rencana pemindahan pusat pemerintahan daerah telah mengubah wajah kawasan ini. Namun di balik semarak pembangunan tersebut, warga justru mengeluhkan persoalan mendasar yang belum terselesaikan: akses jalan yang minim dan infrastruktur pendukung yang tertinggal.
Setiap hari, kemacetan menjadi pemandangan rutin, terutama di Jalan Gedebage Selatan, Jalan Sukarno-Hatta, dan sekitar simpang Tol Gedebage. Warga yang hendak beraktivitas, mulai dari mengantar anak ke sekolah, pergi bekerja, hingga ke rumah sakit, sering kali terjebak dalam antrean panjang kendaraan.
“Pembangunannya cepat, gedung-gedung tinggi berdiri, tapi jalannya tetap sempit. Tiap pagi saya harus macet hampir satu jam cuma buat keluar kawasan,” keluh Rina (34), warga RW 06 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage.
Tak hanya jalan sempit, akses keluar-masuk ke jalan-jalan utama pun sangat terbatas. Beberapa titik hanya memiliki satu jalur aktif yang langsung bertemu simpang padat, tanpa adanya alternatif rute atau jalan pintas. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya fasilitas transportasi umum yang dapat mengurangi volume kendaraan pribadi.
Pembangunan Tak Seimbang
Pembangunan kawasan Gedebage menjadi bagian dari rencana jangka panjang Pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan wilayah timur sebagai pusat pertumbuhan baru. Namun, menurut warga, pembangunan tersebut belum sepenuhnya inklusif.
“Pusat perbelanjaan dan apartemen terus dibangun. Tapi bagaimana dengan fasilitas publik? Trotoar rusak, drainase buruk, dan yang paling terasa, akses jalan yang tetap begitu-begitu saja,” ujar Yudi (42), warga Gedebage lainnya.
Butuh Tindakan Nyata
Warga mendesak agar Pemerintah Kota Bandung dan pihak pengembang mulai memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya menarik investasi. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas, termasuk dengan memperlebar jalan, menambah akses baru, memperbaiki angkutan umum, hingga menyediakan jalur pedestrian yang aman.
Pengamat tata kota dari Universitas Pasundan, Dr. Eko Hidayat, menyebut ketidakseimbangan pembangunan bisa memicu konflik sosial dan memperburuk kualitas hidup warga.
“Pembangunan kawasan harus bersifat integratif. Tidak cukup hanya menghadirkan kawasan komersial, tapi juga memastikan warganya bisa hidup nyaman, aman, dan mobilitasnya lancar. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak,” jelas Eko.
Harapan Warga
Warga Gedebage berharap suara mereka tak lagi diabaikan. Pemerintah dan pengembang diminta membuka dialog terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kawasan ke depan.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi kami minta keadilan. Kalau kawasan kami mau dijadikan pusat kota baru, tolong pastikan kami juga mendapat akses yang layak,” kata Rina menutup keluh kesahnya.
