Contributor 
JAKARTA, HarianJabar.com – Ferry Juliantono, sebelumnya Wakil Menteri Koperasi, kini resmi menjabat sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia sejak 8 September 2025, menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto
Jejak Pengabdian yang Berakar
Sebelum naik jabatan, Ferry dikenal aktif dalam mengembangkan gerakan koperasi:
- Ia mendorong rebranding koperasi, mengajak generasi muda bergabung, dan memperkuat koperasi agar mampu memiliki fasilitas pengolahan dan masuk ke sektor industri.
- Melalui program 100 hari, Ferry memperjuangkan peningkatan aset koperasi dari ratusan triliun rupiah mendekati Rp 1.500 triliun, serta memajukan digitalisasi dan pembiayaan produktif dari LPDB.
- Ia juga memimpin pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, menyasar ribuan desa agar koperasi menjadi pusat ekonomi mikrolokal dan basis kemakmuran masyarakat desa.
Tanggapan Pengusaha Kecil: Harapan Baru Menggelora
Langkah Ferry menuju pucuk kementerian disambut antusias oleh pelaku UMKM dan pengusaha kecil di lini koperasi. Beberapa ekspektasi positif mencuat:
- Produk koperasi diharap bisa go public, memiliki pengolahan sendiri, dan tak sekadar bertahan di lingkup lokal, tetapi turut menyuplai pasar nasional maupun global.
- Sosialisasi modern ke generasi muda menjadi sorotan. Banyak pelaku usaha mikro menaruh harapan bahwa keberpihakan Ferry terhadap digitalisasi dan basis industri akan membuka peluang pasar online, pendanaan modern, dan akses teknologi.
- Kemandirian akses pembiayaan, khususnya bagi petani dan pelaku usaha desa, disebut sebagai jurus penting. Organisasi modern lewat koperasi dianggap lebih kredibel dan mempermudah syarat permodalan.
Para pemilik usaha kecil optimistis bahwa era baru ini akan memperkuat relasi antar anggota koperasi, mengikis ketergantungan pada rentenir atau tengkulak, dan membuka peluang integrasi produksi serta distribusi.
Tantangan yang Menanti
Meski demikian, para pengusaha kecil juga menyadari sejumlah tantangan:
- Meningkatkan kapasitas manajemen dan profesionalisme koperasi agar tidak terjebak dalam birokrasi dan tetap responsif terhadap kebutuhan lokal.
- Memperkuat reputasi koperasi agar dipercaya sebagai lembaga ekonomi yang sehat, akuntabel, dan menguntungkan anggotanya.
- Kolaborasi lintas sektor diperlukan antara koperasi, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar program berjalan maksimal, terutama di daerah terpencil.
