Respons Dedi Mulyadi soal Cecep “Preman Pensiun” Curhat Sulit Urus Izin Masjid, Colek Bupati Garut
Contributor 
Garut, HarianJabar.com – Aktor Cecep Reza alias Cecep “Preman Pensiun” baru-baru ini menyampaikan keluhannya terkait sulitnya mengurus izin pembangunan masjid di Garut. Curhatan tersebut mendapat perhatian luas dari publik, hingga akhirnya disorot oleh politisi Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dalam sebuah unggahan video, Cecep bercerita bahwa proses perizinan pembangunan masjid di daerahnya berbelit-belit. Ia menyebut ada sejumlah syarat administrasi yang membuat masyarakat kecil kebingungan, padahal niat utama mereka adalah membangun rumah ibadah untuk warga sekitar.
Dedi Mulyadi Angkat Bicara
Mendengar keluhan Cecep, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan rumah ibadah semestinya tidak dipersulit, selama tidak menyalahi aturan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, birokrasi yang berbelit justru dapat menghambat semangat gotong royong warga dalam menjaga nilai keagamaan.
“Kalau masyarakat sudah punya niat baik membangun masjid, pemerintah harusnya memfasilitasi, bukan mempersulit. Administrasi boleh ada, tapi jangan sampai menghalangi ibadah umat,” ujar Dedi.
Ia juga menyebut bahwa kasus seperti yang dialami Cecep bukan hal baru, dan sering muncul di berbagai daerah. Karena itu, ia mendorong Bupati Garut untuk segera mengevaluasi mekanisme perizinan agar lebih ramah terhadap masyarakat.
Sindiran Halus untuk Pemda Garut
Secara khusus, Dedi menyebut nama Bupati Garut dalam tanggapannya. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya hadir memberi solusi, bukan sekadar menambah syarat.
“Kalau warga kecil saja kesulitan bikin izin masjid, bagaimana dengan yang lain? Bupati harus peka, jangan sampai urusan ibadah jadi terhambat karena administrasi,” tegasnya.
Respons Publik
Pernyataan Cecep dan tanggapan Dedi Mulyadi menuai beragam komentar di media sosial. Banyak warganet yang mendukung agar birokrasi perizinan rumah ibadah dipermudah. Sebagian lain mengingatkan bahwa prosedur tetap diperlukan demi tertib aturan dan menghindari konflik di kemudian hari.
“Kalau untuk rumah ibadah, seharusnya ada jalur cepat. Jangan dipersulit,” tulis seorang warganet.
Harapan ke Depan
Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah, khususnya Garut, untuk memperbaiki pelayanan publik di sektor perizinan. Transparansi, efisiensi, dan kecepatan layanan dianggap penting agar masyarakat merasa dilayani, bukan dihambat.
