Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Wacana penghapusan Kementerian BUMN dan pembentukan Badan Pengaturan (BP) BUMN sebagai penggantinya menuai respons keras dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai keberadaan BP BUMN tidak efektif dan sebaiknya tidak perlu dibentuk.
“Kalau ingin efisiensi, bubarkan saja. Biarkan Danantara yang mengelola seluruh BUMN, mulai dari pengawasan, pemilihan direksi hingga komisaris. Kalau ada BP BUMN justru menambah tumpang tindih dan pemborosan,” ujar Bhima di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Bhima juga mengingatkan bahwa dengan berlakunya revisi UU BUMN 2025, aset BUMN bukan lagi milik negara. “Negara hanya akan terlibat dalam hal subsidi atau kompensasi, selebihnya langsung ditangani oleh Danantara bersama Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Kritik Bhima muncul di tengah kondisi keuangan BUMN yang masih tertekan. Hingga kuartal I-2025, utang BUMN karya mencapai Rp184 triliun. Selain itu, publik juga disuguhi kasus korupsi besar di tubuh perusahaan pelat merah, mulai dari Jiwasraya, Asabri, Taspen, hingga dugaan kerugian negara Rp285 triliun di Pertamina.
Situasi ini memperlihatkan bahwa Kementerian BUMN selama ini belum mampu mendorong kinerja optimal. Kehadiran BP BUMN dikhawatirkan hanya akan memperpanjang rantai birokrasi tanpa solusi nyata.
“Kalau tujuannya hanya menambah lembaga, lebih baik jangan. Yang dibutuhkan adalah penguatan tata kelola dan transparansi, bukan badan baru yang berpotensi jadi sarang transaksi politik,” tandas Bhima.
Kini, publik menunggu arah final pembahasan di DPR. Apakah BP BUMN benar-benar akan terbentuk, atau pemerintah justru memilih opsi lain untuk memperkuat peran BUMN di masa depan.
