Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Isu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kebijakan daerah dinilai mengandalkan langkah instan, seperti menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada solusi cepat yang justru bisa menimbulkan masalah baru di lapangan.
“Jangan sampai yang diambil itu jalan pintas seperti menaikkan PBB, seperti kejadian kemarin. Atau bahkan isu yang ramai soal Gubernur Sumatera Utara dengan Aceh, membuat pola-pola yang seolah-olah hanya cari pemasukan cepat. Padahal, cara seperti itu rawan masalah,” tegas Dede di Kantor Bupati Bandung Barat, Jumat (3/10/2025).
Dede mencontohkan, jika kebijakan fiskal hanya didasarkan pada plat nomor kendaraan, konsekuensinya bisa berbahaya. “Bayangkan kalau jalur lintasan Lembang-Bandung-Subang harus dibatasi begitu, kan nggak mungkin. Itu malah bisa memicu orang bikin plat nomor palsu,” jelasnya.
Baca Juga:
webinar csr sdgs award 2025 digelar
Menurutnya, persoalan fiskal lintas daerah harus dijawab dengan inovasi kolaboratif, bukan sekadar regulasi kaku. Ia mendorong agar semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal, duduk bersama mencari solusi yang efektif.
Salah satu contoh inovasi yang bisa dioptimalkan adalah sistem Samsat bersama. Jawa Barat sebelumnya telah melakukan kerja sama lintas provinsi, seperti dengan Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Pola serupa, menurut Dede, seharusnya dapat diterapkan antar kabupaten/kota yang berbatasan langsung.
“Untuk meningkatkan PAD kan bisa dengan Samsat bersama. Jadi tidak perlu membangun masing-masing kantor pendapatan sendiri. Apalagi di daerah perbatasan, itu penting sekali. Kalau hanya mengedepankan ego wilayah, PAD tidak akan berkembang optimal,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Dede juga menekankan pentingnya strategi pengelolaan perbatasan, baik antar daerah maupun antar negara. Selama ini, isu perbatasan sering dipandang hanya sebagai batas administratif, padahal dengan pendekatan kawasan ekonomi khusus, wilayah perbatasan bisa menjadi motor pertumbuhan bersama.
“Kalau hanya membeda-bedakan antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia, tentu berbeda. Tapi kalau membangun kawasan ekonomi khusus perbatasan, maka semua bisa tumbuh bersama di situ,” ucapnya.
Ia menyoroti bahwa problem utama fiskal daerah masih terletak pada pola lama: mengandalkan pungutan konvensional tanpa terobosan kreatif. Alih-alih memperkuat kolaborasi dan inovasi digital, banyak daerah justru sibuk memperbesar target pajak masyarakat tanpa mempertimbangkan daya tahan ekonomi warga.
“Jadi bukan mempeributkan sesuatu yang umum saja, tetapi melakukan sesuatu yang inovatif. Itu yang harusnya dilakukan daerah,” tegas Dede.
Pernyataan Dede Yusuf ini seakan menjadi teguran halus bagi kepala daerah yang terlalu mudah menaikkan PBB atau retribusi lain tanpa strategi kreatif. Ia menambahkan, di tengah ketatnya persaingan antarwilayah dalam menarik investasi, langkah instan semacam itu hanya akan membebani masyarakat tanpa menjamin pertumbuhan ekonomi daerah.
