Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, memastikan bahwa penanganan longsoran sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu dilakukan secara maksimal dan cepat. Hal ini menjadi prioritas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga sekitar serta mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
Longsoran sampah di TPA Sumur Batu terjadi pada Senin sore (7/10/2025), akibat curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar karena potensi risiko longsor susulan serta bau tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan.
Langkah Penanganan Darurat
Wali Kota Rahmat Effendi langsung memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bekasi untuk melakukan penanganan darurat. Tim gabungan dari DLHK, BPBD, dan Satpol PP dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan serta pembersihan sampah yang longsor.
“Kita sudah koordinasikan seluruh dinas terkait untuk melakukan penanganan sementara dengan segera. Prioritas utama adalah mengamankan area dan memastikan tidak ada korban,” ujar Rahmat Effendi, Selasa (8/10/2025).
Pemerintah daerah juga memasang tanda peringatan dan membatasi akses warga agar tidak mendekati titik longsoran demi keselamatan bersama.
Upaya Pencegahan dan Penanganan Jangka Panjang
Selain penanganan darurat, Pemkot Bekasi akan melakukan kajian teknis lebih lanjut untuk mencari solusi permanen mengatasi masalah longsor di TPA Sumur Batu. Rencana tersebut termasuk peningkatan sistem drainase dan penguatan lereng tempat pembuangan sampah.
Kepala DLHK Kota Bekasi, Siti Mariam, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan pengelolaan TPA agar tidak terjadi longsoran serupa di masa depan.
“Kami akan memperkuat pengelolaan sampah dan infrastruktur di TPA. Ini penting agar fungsi TPA tetap optimal tanpa menimbulkan gangguan lingkungan,” jelas Siti.
Dukungan Masyarakat dan Transparansi Penanganan
Wali Kota juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan jika menemukan potensi masalah di TPA.
“Kita butuh dukungan warga agar penanganan bisa efektif. Pemerintah terbuka untuk masukan dan siap memberikan informasi terkait progres penanganan,” ucap Rahmat.
