Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan sikap berhati-hatinya terkait estimasi potensi ekonomi bawah tanah atau shadow economy di Indonesia, Jumat (10/10/2025). Purbaya berbeda dengan pendahulunya, Sri Mulyani, yang berupaya mengejar potensi pajak dari aktivitas ekonomi yang tersembunyi.
“Jadi saya enggak akan asumsikan itu bisa masuk ke ekonomi kita dalam waktu dekat,” ujar Purbaya, menekankan bahwa sulit memastikan besaran nilai dari aktivitas yang sengaja disembunyikan.
Menurut Purbaya, meski banyak riset yang mencoba menghitung nilai ekonomi bawah tanah, ketidakpastian tinggi membuat estimasi tersebut tidak dapat sepenuhnya dipercaya. “Karena namanya underground, pasti enggak bisa dihitung. Jadi kemungkinan hitungan mereka salah total,” tegasnya.
Meski skeptis terhadap angka potensi, Purbaya memastikan pemerintah tetap mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang terekam secara resmi, baik dalam sistem pajak maupun administrasi lainnya. “Kalau ditangkap, ya bukan shadow lagi,” tambahnya.
Baca Juga:
bahlil kirim tim pelajari plts india
Sebagai informasi, aktivitas underground economy telah diteliti oleh para akademisi dari Universitas Indonesia. Riset Kharisma & Khoirunurrofik (2019) mencatat nilai ekonomi bawah tanah mencapai Rp1.968 triliun, atau sekitar 11,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2021. Rata-rata persentase shadow economy per provinsi per tahun berada di kisaran 8 persen, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan antara 8,3–10 persen dari PDB.
Nilai yang fantastis ini mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat, namun pemerintah menekankan bahwa fokus utama adalah mengintegrasikan aktivitas ekonomi ke jalur resmi agar dapat memberikan manfaat fiskal dan transparansi ekonomi yang lebih baik.
