Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar evaluasi capaian dan tindak lanjut Program Quick Wins serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Bangga Kencana 2025, di Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jabar, Dadi Ahmad Roswandi, menyatakan bahwa pelaksanaan Program Quick Wins di Jawa Barat telah menunjukkan hasil nyata, salah satunya penurunan prevalensi stunting menjadi 15,9 persen.
“Kami bersama lintas sektor berkolaborasi dalam menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat. Selain itu, kami terus berinovasi agar program ini memberikan layanan yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Dadi.
Dadi menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari tantangan di lapangan. Oleh karena itu, penting menjaga sinergi yang kuat antara Kemendukbangga/BKKBN dan pemerintah daerah. “Evaluasi ini bukan sekadar menilai angka dan capaian, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan program ke depan semakin optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan komitmen Pemprov Jabar memperkuat sinergi lintas sektor dalam memanfaatkan DAK Bangga Kencana.
“Saya berharap seluruh jajaran OPD KB dapat meningkatkan koordinasi, terutama dengan BPKAD dan perangkat daerah lain. Penguatan sistem pelaporan melalui aplikasi Morena, optimalisasi APBD, dan peningkatan sarana-prasarana sangat penting untuk keberlanjutan layanan Keluarga Berencana dan pelaksanaan Quick Wins yang langsung menyentuh keluarga di Jawa Barat,” ujar Erwan.
Wagub menambahkan, kolaborasi yang telah terjalin harus dijaga dengan dedikasi agar setiap langkah menjadi bagian dari upaya besar membangun keluarga Indonesia yang bahagia dan berdaya.
Dari sisi nasional, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menekankan pentingnya konvergensi kebijakan lintas sektor untuk memastikan keberhasilan pembangunan kependudukan dan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
Budi menjelaskan bahwa bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan besar yang harus dihadapi dengan strategi terintegrasi. Saat ini, sekitar 17,45 persen usia produktif masih menganggur dan 59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan sosial.
“Pembangunan kependudukan tidak hanya soal angka kelahiran dan kematian, tetapi juga peningkatan kualitas manusia dan keluarga. Negara maju adalah negara yang mampu menjamin rakyatnya hidup di atas level kualitas hidup tertentu melalui sistem social safety net, mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan,” jelasnya.
Budi juga memaparkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai bagian dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045, sebagai arah kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk.
“Kebijakan kependudukan harus berbasis data dan berorientasi pada social wellbeing. Dengan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif lintas sektor, kita dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing global,” tambah Budi.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan diakhiri dengan pemberian 34 piagam penghargaan kepada OPD KB di kabupaten/kota yang berkontribusi aktif dalam suksesnya program Quick Wins dan Bangga Kencana.
