Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh.
Menurut Adian, sikap Menkeu tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi terhadap penggunaan uang negara, terlebih di tengah dugaan pembengkakan biaya (cost overrun) proyek tersebut.
“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk proyek kereta cepat itu,” ujar Adian dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Politikus PDIP itu menilai, proyek besar seperti KCJB harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam aspek negosiasi dan manajemen anggaran. Ia juga meminta agar pembanding harga dilakukan dengan proyek serupa di negara lain, seperti China dan Jepang yang memiliki teknologi maju namun biaya lebih efisien.
“Dibandingkan saja harganya. Lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” tambahnya.
Adian menegaskan, jika pemerintah tetap menggunakan dana APBN untuk menutup utang proyek tersebut, maka itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap janji awal yang menyatakan proyek KCJB tidak akan membebani keuangan negara.
“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” tegas Adian.
Menurutnya, penilaian terhadap “niat baik” dalam perjanjian dapat dilihat dari kepatutan harga dan transparansi kontrak. Jika terbukti perjanjian dibuat dengan motif yang tidak sehat, maka pemerintah berhak meninjau ulang atau bahkan menegosiasikan kembali kesepakatan dengan pihak terkait.
Dugaan Mark-Up dan Desakan Audit
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkap adanya dugaan mark-up atau pembengkakan biaya yang tidak wajar dalam proyek Kereta Whoosh.
Anthony menilai proyek tersebut terlalu mahal dan berpotensi mengandung unsur penyimpangan. Ia mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP segera melakukan audit menyeluruh.
“Saya yakin ada yang tidak beres di proyek itu. Auditor negara perlu turun tangan karena proyek ini menimbulkan beban keuangan yang berat dan kini menjadi polemik di internal pemerintahan,” kata Anthony di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Berdasarkan perhitungan Anthony, total biaya proyek mencapai US$7,27 miliar atau sekitar Rp118,37 triliun (kurs Rp16.283 per dolar AS), termasuk pembengkakan US$1,2 miliar.
Sebagai perbandingan, biaya pembangunan kereta cepat di China hanya berkisar US$17–30 juta per kilometer, sementara proyek Kereta Whoosh menelan biaya sekitar US$52 juta per kilometer untuk rute sepanjang 142,3 km.
“Saya duga kemahalannya mencapai 40–50 persen dibanding proyek sejenis di China. Tapi untuk membuktikannya, harus diaudit,” tegas Anthony.
Anthony juga mengingatkan bahwa 75 persen pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sehingga pembengkakan biaya dapat memperparah beban keuangan nasional.
Evaluasi dan Transparansi Jadi Kunci
Baik Adian maupun Anthony sepakat bahwa pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur strategis nasional.
Baca Juga:
kertajati bangkit lewat drone canggih
Langkah Menkeu Purbaya yang menolak penggunaan APBN dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tak ingin publik menanggung risiko kesalahan manajemen masa lalu.
“Pemerintah perlu segera mengaudit proyek ini secara terbuka agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” pungkas Adian.
