Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memberikan sorotan khusus pada kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Menurutnya, fokus ini menjadi terobosan penting yang harus didukung oleh pemerintah daerah hingga ke level akar rumput.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadang saat memberikan keterangan pers di Gedung Moh Toha, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, pada Senin (20/10/2025). Ia menegaskan bahwa meskipun ada tantangan, seperti pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, kebijakan ekonomi yang ramah masyarakat ini tetap menjadi prioritas.
“Ekonomi kerakyatan ini menjadi fokus utama. Meski ada penyesuaian anggaran, saya optimistis program-program yang dijalankan Pak Prabowo dan Pak Gibran dapat maksimal dan menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Mengawal Ekonomi Kerakyatan Hingga Pedesaan
Dadang menjelaskan, ekonomi kerakyatan yang digaungkan oleh pemerintahan pusat mulai menyentuh wilayah pedesaan, yang selama ini dianggap kurang terakomodasi dalam skema pembangunan nasional. Salah satu bukti nyata adalah program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk desa.
“KDMP membuka peluang besar agar produk-produk lokal bisa menjadi supplier utama dalam rantai ekonomi nasional. Ini merupakan terobosan yang sangat bagus, dan kami di daerah siap mengawal supaya program ini berjalan optimal,” tambahnya.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat desa, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Dadang berharap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung akan meningkat signifikan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.
Tantangan dan Harapan di Tahun Pertama
Meski banyak kemajuan, Dadang mengakui bahwa tantangan masih ada, terutama soal pengelolaan anggaran yang makin ketat dan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada operasional pemerintah daerah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak mengurangi semangat Pemkab Bandung untuk terus menggalakkan program yang berpihak pada masyarakat luas.
“Kami tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.