Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan komitmen serius Pemerintah Provinsi Jabar untuk menuntaskan akses listrik secara merata di seluruh wilayah pada tahun depan. Program ini ditargetkan mampu mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut KDM, akses listrik yang merata menjadi prasyarat mutlak agar seluruh warga dapat menikmati fasilitas dasar di era modern. Program ini digulirkan sebagai langkah untuk menghilangkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pelosok.
Dalam menghadirkan listrik ke daerah terpencil dan sulit dijangkau, Pemprov Jabar menyiapkan strategi ramah lingkungan, yang menghindari pembangunan jaringan konvensional yang berpotensi merusak ekosistem hutan. “Yang tidak memiliki listrik itu rumah-rumah di tengah hutan. Kita sudah rencanakan dengan listrik tenaga surya,” ujar KDM. Pemanfaatan energi terbarukan ini menjadi solusi efektif sekaligus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar menunjukkan tantangan tidak kecil. Saat ini, sekitar 450 ribu rumah di Jawa Barat tercatat belum tersambung dengan jaringan listrik. Angka ini menjadi fokus utama Pemprov untuk diselesaikan pada tahun depan.
Selain elektrifikasi, KDM menegaskan Pemprov Jabar juga akan memperluas fokus pembangunan ke sektor komunikasi. Desa-desa yang masih tergolong “blank spot” atau belum memiliki akses internet akan menjadi target intervensi yang sejalan dengan program listrik. Konektivitas digital dianggap sama pentingnya dengan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi digital dan pendidikan masyarakat.
Baca Juga:
ribuan rokok miras ilegal dimusnahkan
Pemprov saat ini tengah melakukan inventarisasi mendalam terhadap desa-desa yang belum tersambung internet. Proses ini diharapkan membuat langkah pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Saya targetkan juga tahun depan terkoneksi internet. Belanja pembangunan harus buat kepentingan masyarakat,” tutup KDM, menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran diarahkan untuk kepentingan dasar dan kebutuhan nyata publik.
