Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dana pemerintah Provinsi Jabar tidak mengendap di bank, baik di Bank Jabar Banten (BJB) maupun bank lainnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya dana Pemprov Jabar yang mengendap sebesar Rp 4,1 triliun.
“Update-nya, tidak ada dana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tersimpan di bank, baik BJB maupun bank lain dalam bentuk deposito, tidak ada,” kata Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu.
Dedi menambahkan, sisa kas Pemprov Jabar saat ini hanya sekitar Rp 2,4 triliun. Uang tersebut tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito, dan digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah. “Kan nanti kontraktor jalan harus dibayar, kontraktor irigasi, sekolah, rumah sakit, listrik, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, semuanya harus dibayar. Nah, ini yang akan kita belanjakan,” jelas Dedi.
Menurut Gubernur, angka kas yang tersisa ini dapat berubah sewaktu-waktu karena terus digunakan untuk belanja pemerintah daerah. “Bisa jadi tadi pagi Rp 2,5 triliun, sekarang Rp 2,4 triliun, kan uangnya keluar lagi belanja lagi,” ujar Dedi.
Dedi juga menegaskan, Pemprov Jabar menargetkan belanja untuk proyek pembangunan jalan hingga akhir 2025 mencapai Rp 3,5 triliun. Hal ini menunjukkan rasio belanja pemerintah daerah dalam pembangunan meningkat, meski total dana yang tersedia mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. “Sebagai contoh, dulu belanja jalan hanya Rp 400 miliar, hari ini sampai Desember kita targetkan Rp 3,5 triliun,” kata Dedi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut ada dana Pemprov Jabar yang mengendap hingga Rp 4,1 triliun, yang memicu perdebatan publik terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah. Dengan klarifikasi Gubernur, Pemprov Jabar ingin memastikan bahwa seluruh dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur dan pembayaran hak pegawai.
