Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa beras berperan signifikan sebagai peredam inflasi nasional pada Oktober 2025. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi di Jakarta, Selasa (4/11/2025), merespons data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat komoditas beras mengalami deflasi atau penurunan harga.
“Alhamdulillah, beras menjadi peredam inflasi bulan ini. Ini menunjukkan kinerja positif dari seluruh pihak, terutama di sektor pangan, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan,” ujar Mendagri Tito.
Tito menambahkan, meski terdapat tekanan inflasi global akibat kenaikan harga emas, koordinasi pemerintah pusat dan daerah berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok di dalam negeri.
Data Deflasi Beras
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa:
- 23 provinsi mengalami deflasi beras
- 3 provinsi harga beras stabil
- 12 provinsi mengalami inflasi pada komoditas ini
“Tren ini menandai perbaikan signifikan. Berdasarkan lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023, sedangkan Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Amalia.
Secara umum, inflasi nasional Oktober 2025 tercatat 0,28 persen (bulanan) dan inflasi tahunan 2,86 persen, yang masih dalam kisaran aman.
Kinerja Produksi dan Tantangan Pasar
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut capaian positif ini sebagai hasil kerja keras bersama. Berdasarkan data BPS, produksi beras meningkat 4,15 juta ton, pencapaian tertinggi sejak 2009.
“Alhamdulillah, berkat gagasan besar Bapak Presiden dan kerja sama semua pihak. Kenaikan produksi ini sebenarnya sudah diprediksi lebih awal oleh FAO dan lembaga Amerika bahwa Indonesia akan tumbuh kuat di sektor pangan,” ujar Mentan.
Meski demikian, Amran menyoroti anomali harga pada beberapa komoditas seperti cabai, ayam, dan telur akibat ulah middleman (tengkulak). Selain itu, ditemukan praktik penjualan beras kualitas rendah dengan harga premium. “Beras yang seharusnya dijual kisaran 12 ribu, tapi dijual 17 ribu. Nah ini harus kita bereskan bersama,” tegas Mentan.
Langkah Pemerintah
Untuk mengatasi anomali harga, Mentan Amran, yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menyatakan pemerintah akan memperkuat posko lapangan di 51 kabupaten yang mengalami kenaikan harga, bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian Perdagangan.
“Kami sudah menurunkan tim di 51 kabupaten untuk memantau harga dan pasokan. Sinergi dengan Bulog, Bapanas, dan Kemendag berjalan baik,” pungkas Amran.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pasokan beras cukup, serta mendukung peran beras sebagai penyangga inflasi nasional.
