Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya global dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, melalui kolaborasi internasional yang adil dan inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Leaders Summit pada Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (6/11/2025).
“Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami tetap berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius,” ujar Hashim.
Komitmen Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi
Hashim menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan target mencapai NZE paling lambat tahun 2060.
Selain itu, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan.
Dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia juga menetapkan target pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton CO₂e pada 2035.
Upaya ini akan diperkuat dengan peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2030, serta pengembangan teknologi energi baru seperti energi nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau.
“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Perpres Nomor 109 tentang Waste to Energy dan Perpres Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi fondasi penting dalam sistem dekarbonisasi nasional,” jelas Hashim.
Pembangunan Hijau dan Keadilan Iklim
Komitmen serupa ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menekankan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau harus berkeadilan.
“COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujar Hanif.
Ia menambahkan bahwa prinsip keadilan iklim harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan transisi energi.
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
PLN Siap Wujudkan Transisi Energi Bersih
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi nasional melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Atas arahan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, Indonesia telah merilis RUPTL baru. Sepuluh tahun ke depan, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage,” ujar Darmawan.
Menurutnya, RUPTL ini menjadi peta jalan strategis PLN dalam mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat.
Implementasi rencana tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan listrik yang andal, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, target transisi energi dapat diwujudkan tepat waktu,” tandasnya.
