Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Selalu ada tikungan tak terduga dalam sejarah. Ketika Markas Satuan Brimob Polda Metro Jaya (PMJ) di Kwitang diserbu massa pada akhir Agustus lalu, publik menyaksikan bagaimana kehadiran prajurit Korps Marinir mampu meredam emosi massa yang telah semakin beringas. Tanpa kehadiran prajurit Marinir, situasi bisa saja berubah menjadi kerusuhan besar.
Beberapa pekan berselang, saat menyambut Hari TNI pada awal Oktober, giliran anggota Brimob PMJ menyambangi Markas Komando Korps Marinir TNI AL yang berlokasi di kawasan Tugu Tani. Seolah ada rasa balas budi, ada pula sinyal solidaritas antar-korps yang mengingatkan bahwa hubungan keduanya telah terjalin jauh ke belakang.
Kedekatan sejarah itu semakin unik jika melihat tanggal hari jadi mereka: Korps Brimob berdiri pada 14 November 1945, sementara Korps Marinir berdiri sehari setelahnya, 15 November 1945. Menariknya, Brimob secara usia lebih tua dari institusi induknya, Polri, yang baru berdiri pada 1 Juli 1946. Meski sebagian versi sejarah menyebut Brimob lahir pada 14 November 1946, perbedaan ini masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Menghindari Politisasi Satuan
Marinir dan Brimob memiliki kesamaan karakter: kedekatan dengan rakyat serta sejarah hubungan yang kuat dengan kekuasaan pada masa Presiden Soekarno. Karena kesamaan “nasib”, keduanya kerap saling menguatkan ketika salah satu berada dalam tekanan.
Secara geografis, kedekatan Markas Korps Marinir dan Brimob PMJ yang berada di kawasan Tugu Tani seolah menjadi “kehendak sejarah”. Hal itu tampak jelas dalam krisis besar, misalnya aksi mahasiswa pada Mei 1998. Saat itu mahasiswa hanya bersedia membubarkan diri jika dipandu oleh prajurit Marinir. Mayjen (Mar) Soeharto — Komandan Korps Marinir waktu itu — menginstruksikan anggotanya agar tidak bertindak keras kepada mahasiswa. Sikap tersebut melekat hingga ia menjadi purnawirawan, bahkan ketika ia ikut menggerakkan solidaritas purnawirawan TNI.
Cerita serupa terjadi pada Brimob. Pada dekade 1980-an, ketika Brimob mengalami masa sulit dan “diperkecil” kedudukannya di bawah struktur ABRI, banyak masyarakat ikut prihatin. Saat Jenderal Benny Moerdani menjabat Panglima ABRI (1983–1988), posisi Brimob terpuruk; komandan korps hanya berpangkat kolonel. Baru pada awal 1990-an Brimob kembali dipimpin perwira tinggi, Brigjen Pol Sutiyono.
Inilah yang disebut politisasi satuan — ketika kedekatan dengan kekuasaan dapat menguatkan atau justru melemahkan korps.
Pada pertengahan 1960-an, karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno, Kombes Sucipto Danukusumo — Komandan Brimob — dipromosikan menjadi Kapolri (1964–1965). Pangkatnya dinaikkan dua tingkat menjadi Irjen. Namun dinamika politik bergerak cepat, dan “pembonsaian” Brimob justru terjadi ketika Kapolri dijabat Jenderal Pol Anton Sudjarwo, mantan Komandan Brimob yang dihormati.
Namun sejarah membuktikan bahwa badai memang berlalu. Kini Brimob dan Marinir kembali berjaya, masing-masing dipimpin jenderal bintang tiga. Kejayaan ini berdiri di atas profesionalisme, bukan pada kedekatan dengan kekuasaan.
Visi Pimpinan Menentukan Arah Satuan
Kepemimpinan menjadi faktor paling menentukan dalam menjaga marwah korps. Jenderal Anton Sudjarwo yang dikenal tenang menghadapi tekanan politik adalah contoh klasik. Mayjen (Mar) Baroto Sardadi — Komandan Korps Marinir periode 1990–1992 — juga dikenal karena kerendahhatiannya. Ucapannya pada 1992 di harian Kompas masih diingat: “Marinir bukan pasukan khusus; pasukan khusus adalah Kopassus.” Sikap ini mencerminkan budaya TNI–Polri: tidak ada satuan yang merasa paling hebat, semua dibentuk untuk menjadi terlatih, bukan dielu-elukan.
Dalam konteks ini, visi pimpinan untuk meredam ego sektoral dan menjaga citra publik sangat dibutuhkan. Peristiwa saling menguatkan antara Marinir dan Brimob beberapa waktu lalu adalah buah dari nilai-nilai pimpinan masa lalu yang masih diwariskan.
Pandangan serupa diangkat Irjen Pol Andry Wibowo (Akpol 1993) dalam draft disertasinya untuk program doktor di SKSG UI. Andry, yang menerima Bintang Bhayangkara Pratama pada 11 November 2025, menekankan bahwa adaptasi pemimpin sangat berkaitan dengan kinerja organisasi. Dalam lingkungan yang berubah cepat, pemimpin harus mengedepankan inovasi dan respons yang fleksibel terhadap tantangan.
Ia menekankan dua poin penting yang sangat relevan di era digital:
Pertama, perlunya mengurangi ego sektoral antar-satuan.
Kedua, pentingnya memenangkan opini publik karena setiap peristiwa kini terekam dan menyebar dalam hitungan detik.
Pemikiran Andry mengingatkan pada kisah Letjen (Mar) Kahpi Suriadiredja — Komandan Korps Marinir (1977–1983). Lulusan KIM Den Helder Belanda tahun 1952, Kahpi menghadapi hambatan karier akibat politisasi internal TNI AL pada masa itu. Tidak satu pun lulusan KIM Den Helder yang kemudian menjadi KSAL karena rivalitas generasi. Namun Kahpi berhasil menembus rintangan dan menjadi Komandan Korps Marinir, sebuah “kompromi sejarah” yang dikenang hingga kini.
Dari rangkaian perjalanan sejarah Brimob dan Marinir, satu benang merah muncul: kejayaan suatu korps tidak pernah lahir dari politisasi, melainkan dari pimpinan yang visioner, profesionalisme prajurit, dan solidaritas antar-satuan.
