Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com – Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, menilai proyek hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berpotensi mengancam kedaulatan negara. Ia menyoroti Bandara Khusus yang dikelola swasta di IMIP karena minimnya otoritas negara seperti Imigrasi dan Bea Cukai. Menurut Yani, celah ini bukan sekadar administratif, tetapi ancaman nyata bagi pertahanan dan ekonomi bangsa.
Kritik soal Tenaga Kerja Asing
Ahmad Yani menekankan bahwa pengelolaan TKA di Morowali dan Konawe melenceng dari UU No. 13 Tahun 2003. Banyak TKA yang menempati posisi buruh kasar seperti sopir dump truck, operator alat berat, hingga buruh gudang, padahal pekerjaan tersebut dapat dilakukan tenaga kerja lokal. Ia menuntut agar posisi ini dikembalikan 100% kepada pekerja Indonesia dan TKA yang melanggar segera dideportasi.
Kerugian Ekonomi dan Pajak
Partai Masyumi juga menyoroti ilusi keuntungan ekonomi. Pajak dari smelter asing minim karena fasilitas tax holiday hingga 25 tahun, sementara keuntungan utama mengalir ke negara asal investor (capital flight). Diskriminasi upah juga terjadi, dengan TKA menerima gaji jauh lebih tinggi dibanding pekerja lokal untuk pekerjaan yang sama. Yani menyebut praktik ini sebagai “penjajahan gaya baru” dan menuntut prinsip Equal Pay for Equal Work diterapkan.
Keselamatan Kerja dan Audit Dana TKA
Tragedi ledakan smelter PT ITSS yang menewaskan puluhan pekerja menunjukkan lemahnya standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Partai Masyumi menuntut investigasi independen dan pencabutan izin perusahaan yang lalai. Selain itu, dana kompensasi TKA sebesar USD 100 per bulan per orang juga harus diaudit secara transparan agar publik mengetahui realisasi penggunaan dana tersebut.
Restorasi Kedaulatan Sumber Daya
Ahmad Yani menegaskan, pemerintah wajib mengaudit seluruh perusahaan di Morowali, Weda Bay, dan Konawe. Menurutnya, sektor hulu pertambangan harus dikuasai negara sesuai Pasal 33 UUD 1945, sementara asing hanya boleh berada di hilir dengan teknologi tinggi dan syarat transfer ilmu.
Menutup pernyataannya, Yani menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus untuk kemakmuran rakyat, bukan investor asing. Ia menekankan bahwa Partai Masyumi tidak anti-investasi, namun menolak investasi yang menjajah dan mengabaikan kedaulatan NKRI.
