Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Majalengka, Muh. Fajar Shidik Ch, menegaskan bahwa penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Majalengka tahun 2026 harus disikapi dengan langkah strategis agar program prioritas daerah tetap berjalan optimal.
APBD Majalengka tahun 2026 tercatat berada di kisaran Rp2,984 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp3,072 triliun. Menurut Fajar, berkurangnya anggaran ini terutama dipicu oleh penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta tidak lagi diterimanya Bantuan Provinsi (Banprov) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Majalengka pada Sabtu, 13 Desember 2025, Fajar menjelaskan bahwa selisih penurunan anggaran mencapai sekitar Rp88 miliar. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan di daerah.
Fajar yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Majalengka menegaskan, meskipun APBD mengalami penurunan, arah pembangunan daerah tidak boleh menyimpang dari visi dan misi Bupati Majalengka Eman Suherman dan Wakil Bupati Dena M. Ramdhan. Fokus pembangunan, menurutnya, harus tetap diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya program strategis daerah. Pemerintah daerah dan DPRD dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun skala prioritas serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
Selain membahas APBD, Fajar juga menyinggung kondisi keuangan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebutkan bahwa target PAD Majalengka pada tahun 2025 berada di angka sekitar Rp698 miliar. Namun, tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah, yakni di bawah 20 persen.
Rendahnya kemandirian fiskal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini, menurut Fajar, menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dibenahi secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.
Fajar menegaskan pentingnya upaya serius untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depan. Dengan strategi yang tepat, ia optimistis Majalengka tetap dapat menjalankan pembangunan secara berkelanjutan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran pada APBD 2026.
