Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) berada dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun, meski pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menyebutkan bahwa secara umum pasokan bahan pokok di wilayah Jawa Barat mencukupi. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komoditas yang secara historis kerap mengalami fluktuasi harga menjelang HBKN.
Komoditas yang menjadi fokus pengawasan antara lain bawang merah, cabai, minyak goreng, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Komoditas tersebut dinilai sensitif terhadap peningkatan permintaan, gangguan distribusi, maupun faktor cuaca yang dapat memengaruhi pasokan di pasar.
Nining menegaskan, khusus untuk daging ayam ras dan telur ayam ras, posisi Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi surplus. Bahkan, dalam sistem tata niaga nasional, Jawa Barat berperan sebagai salah satu pemasok utama bagi provinsi lain, termasuk DKI Jakarta.
Meski demikian, Pemprov Jabar tetap mencermati kebutuhan dalam negeri, terutama terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang memanfaatkan komoditas ayam dan telur secara rutin. Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar kebutuhan program tersebut terpenuhi tanpa mengganggu ketersediaan dan stabilitas harga di pasar umum.
Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi lonjakan harga, Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah langkah intervensi konkret. Pada komoditas beras, pemerintah bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kualitas medium.
Beras SPHP tersebut dapat diakses masyarakat melalui pasar rakyat, ritel modern, hingga outlet pangan pemerintah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp62.500 per kemasan lima kilogram. Langkah ini diharapkan mampu menjadi bantalan harga di tengah meningkatnya permintaan beras menjelang Nataru.
Selain beras, Pemprov Jabar juga menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Desember 2025, GPM ditargetkan digelar hingga 300 kali di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini melibatkan kolaborasi pendanaan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta partisipasi pihak mandiri.
Intervensi lainnya dilakukan melalui Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) yang menyasar kecamatan dengan daya beli rendah di seluruh kabupaten dan kota. OPADI dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Desember, bertepatan dengan puncak kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Jawa Barat optimistis stabilitas pasokan dan harga bahan pokok dapat terjaga hingga awal 2026. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan, sehingga distribusi pangan dapat berlangsung merata dan kondusif.
