Contributor 
Jakarta, Harianjabar.com — Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai kota sejak akhir Agustus 2025 mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Aksi massa yang terpusat di jalan-jalan utama tidak hanya memengaruhi mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas perdagangan, investasi, hingga sektor jasa.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Rahma Putri, menilai kondisi sosial politik saat ini bisa memberi tekanan terhadap perekonomian, khususnya pada kuartal ketiga 2025.
“Gejolak di lapangan berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga dan memperlambat arus investasi. Jika situasi ini berlangsung lama, pertumbuhan ekonomi bisa tertekan,” jelasnya, Senin (1/9).
Sejumlah pelaku usaha turut merasakan dampaknya. Pedagang di kawasan pusat grosir Jakarta mengaku penjualan menurun drastis akibat akses jalan yang kerap ditutup saat demonstrasi berlangsung.
“Omzet kami turun hampir separuh dalam sepekan terakhir. Distribusi barang juga sering terlambat,” kata Ahmad, seorang pedagang tekstil di Tanah Abang.
Pemerintah menyadari dampak yang ditimbulkan dan menyatakan tengah mencari solusi. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa pihaknya menghormati kebebasan berpendapat, namun menekankan pentingnya menjaga ketertiban.
“Pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat, namun kami mengimbau agar aksi dilakukan secara damai sehingga tidak menghambat kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Bank Indonesia (BI) juga menyoroti situasi tersebut. Lembaga otoritas moneter ini mengingatkan adanya potensi pelemahan nilai tukar rupiah serta penundaan investasi asing apabila eskalasi sosial terus berlanjut.
Di sisi lain, kelompok buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aksi massa menyatakan akan terus menyuarakan tuntutannya hingga ada tanggapan resmi dari pemerintah. Sikap ini membuat ketidakpastian semakin tinggi dan menambah beban psikologis bagi pelaku usaha maupun investor.
Para pengamat menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dialog terbuka dinilai sebagai kunci meredam ketegangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi agar Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan di tengah tantangan global.
