Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menanggapi program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Ono, pada dasarnya masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memiliki budaya gotong royong yang sejalan dengan falsafah Sunda Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi. Namun, semangat tersebut kini dinilainya mulai menurun.
“Kesetiakawanan dan kesukarelawanan sosial harus digalakkan kembali secara masif, dengan melibatkan instrumen pemerintah,” ujar Ono, Senin (6/10/2025).
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Ono menyoroti bahwa masalah mendasar rakyat Jawa Barat ada pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, alokasi APBN maupun APBD lebih banyak terserap untuk infrastruktur dan sarana prasarana.
“Kebutuhan mendesak rakyat seperti seragam, buku, alat tulis, hingga biaya berobat bagi warga tidak mampu non-BPJS, tidak bisa menunggu distribusi atau pencairan APBD,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai Gerakan Poe Ibu dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan kebutuhan dasar masyarakat.
Transparansi dan Pengawasan Ketat
Meski mendukung, Ono mengingatkan pentingnya sosialisasi, tata kelola, dan pengawasan ketat agar gerakan ini tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Pelaksanaannya bisa dimulai dari institusi pemerintah terlebih dahulu, kemudian diperluas ke sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke atas,” jelasnya.
Setiap pihak yang terlibat juga diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, dengan pengumuman berkala mencontoh sistem pengelolaan keuangan masjid atau mushola.
Baca Juga: dua perangkat desa gunungaci jadi tersangka
Harapan untuk Tahun 2026
Ono berharap, jika Gerakan Poe Ibu berjalan dengan baik, maka potensi penurunan anggaran APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2026 tidak akan berdampak besar pada masalah sosial dan ekonomi.
