Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya langkah nyata dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kondisi fiskal yang menantang, penguatan PAD menjadi kunci agar Jawa Barat tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut anggota Komisi III DPRD Jabar, Tina Wiryawati, masih banyak potensi aset daerah yang belum tergarap secara maksimal.
“Masih banyak aset tidur yang belum memberikan nilai tambah bagi daerah. Ini saatnya dilakukan pendataan menyeluruh dan penataan pemanfaatannya agar menjadi sumber pendapatan baru bagi Jawa Barat,” ujarnya kepada HarianJabar, Rabu (8/10/2025).
Tina menekankan, optimalisasi aset daerah harus dilakukan dengan pendekatan profesional, transparan, dan berbasis pada prinsip ekonomi yang sehat.
Pemerintah provinsi, menurut Tina, perlu membuka peluang kerja sama strategis dengan pihak swasta, terutama dalam skema pemanfaatan aset yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Selain itu, Komisi III juga mendorong reformasi dan konsolidasi BUMD agar kinerjanya lebih efisien dan terukur.
“BUMD harus mampu menjadi motor ekonomi daerah, bukan sekadar entitas administratif. Mereka harus dikelola dengan prinsip korporasi yang sehat dan inovatif,” tegas Tina.
Tina menambahkan, penguatan PAD tidak hanya soal angka, tetapi juga terkait dengan kemandirian fiskal daerah. Dengan aset produktif, BUMD yang sehat, dan tata kelola keuangan yang akuntabel, Jawa Barat akan memiliki keleluasaan lebih besar untuk membiayai program pembangunan strategis, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
“PAD yang kuat akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan program pembangunan berjalan tanpa tersandera keterbatasan fiskal,” ujar politisi Gerindra dari Dapil Jawa Barat 13 tersebut.
Lebih lanjut, Tina menyebut Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan fiskal dan pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata, yang bertujuan menghadirkan pembangunan nyata bagi seluruh warga Jawa Barat.
Baca Juga:
john stones pernah ingin pensiun
Penguatan BUMD, lanjutnya, bukan hanya soal peningkatan keuntungan semata, tetapi juga tentang peran strategis BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dengan tata kelola yang transparan dan inovatif, BUMD bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan menjadikan Jawa Barat lebih mandiri secara fiskal,” kata Tina.
Komisi III menegaskan bahwa pengawasan, evaluasi kinerja, dan penataan aset daerah secara profesional akan terus menjadi prioritas. Semua langkah ini diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.
