Contributor 
Jakarta, 22 Juli 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk mengawal secara menyeluruh sektor industri tekstil nasional agar sejalan dengan agenda transisi menuju ekonomi hijau. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama pelaku industri tekstil dan perwakilan Kementerian Perindustrian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi VI DPR RI, Fadhli Anwar, menyatakan bahwa sektor tekstil merupakan salah satu tulang punggung industri manufaktur Indonesia dan harus dilibatkan aktif dalam transformasi ke arah produksi yang lebih ramah lingkungan.
“Industri tekstil bukan hanya soal ekspor dan tenaga kerja, tetapi juga menjadi simbol modernisasi industri Indonesia. Kita tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan prinsip ekonomi hijau,” tegas Fadhli.
Tekstil dan Tantangan Emisi Karbon
Data Kementerian Perindustrian mencatat, industri tekstil menyumbang sekitar 6–7% dari total emisi industri nasional. Hal ini membuat sektor ini masuk dalam daftar prioritas pemerintah dalam mendorong efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan baku berkelanjutan.
Langkah konkret yang mulai diterapkan antara lain:
- Penerapan teknologi zero waste dalam proses produksi.
- Recycling dan circular fashion dalam penggunaan bahan baku.
- Sertifikasi hijau dan verifikasi emisi karbon untuk pelaku industri tekstil.
- Insentif fiskal untuk pabrik yang melakukan transformasi ke energi terbarukan.
Kolaborasi Pemerintah–Industri
Wakil Menteri Perindustrian, Maria Lestari, menambahkan bahwa keberhasilan agenda ini sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pembuat kebijakan.
“Kami sedang menyusun roadmap khusus transisi hijau untuk industri tekstil. Tapi tentu perlu dukungan regulasi dari DPR, serta komitmen nyata dari para pelaku industri,” ujarnya.
Maria juga menyoroti pentingnya pelatihan dan insentif untuk pelaku UMKM tekstil agar tidak tertinggal dalam transisi ini. “Transformasi hijau bukan hanya untuk pabrik besar, tapi juga untuk pengrajin kain tradisional dan pelaku usaha kecil,” tambahnya.
DPR Soroti Pentingnya Insentif dan Regulasi Berbasis Lingkungan
Dalam rapat tersebut, anggota DPR juga menyoroti perlunya:
- Regulasi tegas namun adil terhadap polusi air dari limbah tekstil.
- Kemudahan perizinan bagi industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan.
- Insentif pajak hijau dan bantuan peralatan produksi berstandar lingkungan.
Fadhli menambahkan, DPR siap mendorong revisi undang-undang terkait industri dan lingkungan hidup jika diperlukan demi mendukung transformasi tersebut.
“Kita ingin industri tekstil kita tidak hanya kompetitif secara harga, tapi juga etis dan berkelanjutan. Dunia kini menilai bukan hanya produk, tapi bagaimana proses produksinya,” jelasnya.
Masa Depan Tekstil Indonesia: Hijau, Modern, dan Kompetitif
Dengan dukungan dari parlemen, kementerian teknis, dan pelaku industri, Indonesia berharap mampu menjadikan sektor tekstilnya sebagai contoh sukses transisi ke industri hijau. Terlebih, permintaan global terhadap produk tekstil yang memiliki jejak karbon rendah terus meningkat, sejalan dengan tren konsumen di Eropa dan Amerika.
Jika sukses, transformasi ini tidak hanya akan mengurangi emisi dan polusi, tetapi juga membuka peluang ekspor baru, memperkuat daya saing nasional, dan menciptakan ekosistem industri yang lebih berkelanjutan.
