Contributor 
CIREBON – Tahun ajaran baru 2025/2026 seharusnya menjadi momen penuh semangat bagi satuan pendidikan. Namun, hal berbeda justru tampak di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kota Cirebon. Bukannya ramai dengan siswa baru, banyak SMK swasta di kota ini menyambut awal tahun pelajaran dengan wajah muram dan kekhawatiran.
Penyebab utamanya adalah minimnya jumlah pendaftar, khususnya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025. Bahkan, beberapa SMK swasta dilaporkan hanya menerima kurang dari 10 siswa dalam satu rombongan belajar. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran akan kelangsungan operasional sekolah.
Terdampak Sistem Zonasi dan Gratisnya Sekolah Negeri
Menurut sejumlah kepala sekolah, penyebab utama sepinya peminat adalah persaingan ketat dengan sekolah negeri, khususnya setelah program sekolah negeri digratiskan dan sistem zonasi makin diperketat.
“Semakin tahun, makin sulit menarik siswa baru. Sekolah negeri sekarang gratis dan jadi pilihan utama orang tua, apalagi kondisi ekonomi masih belum stabil. SMK swasta kalah saing meski menawarkan program keahlian yang bagus,” ungkap salah satu kepala SMK swasta di Kecamatan Harjamukti, Senin (14/7/2025).
Ancaman Penggabungan hingga Penutupan Sekolah
Fenomena ini bukan hal baru, namun semakin mengkhawatirkan. Jika tren ini terus berlanjut, banyak SMK swasta yang terpaksa akan menggabungkan kelas, memotong jumlah guru, atau bahkan menutup operasional sekolah.
Beberapa yayasan penyelenggara sudah mengisyaratkan akan menutup jurusan tertentu yang dianggap tidak menarik minat siswa, agar bisa bertahan secara keuangan dan sumber daya.
Harapan Bantuan dan Kolaborasi
Para pelaku pendidikan swasta berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah, baik kota maupun provinsi. Bentuk dukungan bisa berupa insentif untuk guru non-PNS, bantuan operasional terbatas, hingga peluang kolaborasi industri agar lulusan SMK swasta tetap diminati.
“SMK swasta juga berkontribusi dalam pendidikan vokasi. Jangan sampai dibiarkan mati perlahan karena kalah saing secara sistem,” kata Maman, pengelola SMK swasta di kawasan Pekalangan.
Disdik: Masalah Ini Jadi Evaluasi
Dinas Pendidikan Kota Cirebon menyadari adanya ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta. Pihaknya menyatakan bahwa situasi ini akan masuk dalam bahan evaluasi kebijakan PPDB ke depan agar pemerataan pendidikan bisa terwujud.
“Kami mengajak SMK swasta untuk lebih aktif menyusun program unggulan dan menjalin kerja sama dengan dunia industri. Dinas juga terbuka untuk berdiskusi mencari solusi bersama,” ujar perwakilan Disdik Cirebon.
