admin 
HARIAN JABAR, BANDUNG – Sejumlah orang tua calon peserta didik mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026.
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa sejumlah poster berisi tuntutan dan keluhan mengenai proses penerimaan siswa yang dinilai membingungkan serta berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Selain menyoroti pelaksanaan SPMB Sekolah Maung, para orang tua juga mempertanyakan mekanisme Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang dinilai belum dipahami secara jelas oleh masyarakat.
Salah seorang peserta aksi, Neni Suhaeni, mengatakan dirinya hadir untuk memperjuangkan hak anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
“Ini kan kita lagi memperjuangkan hak anak orang miskin, anak-anak yang mau sekolah masuk SMA negeri,” ujar Neni di sela-sela aksi.
Menurutnya, sejumlah calon peserta didik yang sebelumnya berharap dapat melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK negeri justru diarahkan ke sekolah swasta melalui sistem yang berlaku saat ini.
Neni menilai kondisi tersebut menimbulkan kebingungan bagi para orang tua karena pilihan sekolah yang diinginkan siswa tidak selalu sesuai dengan hasil yang muncul dalam sistem.
Sebagai bentuk protes, Neni juga melakukan aksi teatrikal memasak di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi tersebut menggambarkan keluhan para ibu rumah tangga yang harus meluangkan waktu untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan pendidikan anak-anak mereka.
“Kita mah ibu-ibu ya, jangan sampai direpotkan seperti ini sampai harus demo. Harusnya kita memasak di rumah untuk anak-anak dan keluarga,” katanya.
Para peserta berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai mekanisme SPMB dan PCMB, serta memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan yang adil dan transparan.
Pelaksanaan SPMB Jawa Barat 2026 sendiri masih menjadi perhatian publik seiring munculnya berbagai keluhan dari masyarakat terkait proses pendaftaran dan penempatan sekolah.
