Hari pertama sekolah, Jembatan Besi Karang Satria lumpuh total hingga 3 jam — warga menjerit

Bekasi, harianjabar.com – Momen hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026, yang seharusnya penuh semangat dan harapan baru, justru berubah menjadi mimpi buruk bagi warga Karang Satria, Kabupaten Bekasi. Jembatan Besi—jalur vital penghubung antara perumahan padat dan pusat aktivitas warga—mengalami kemacetan parah yang membuat ribuan kendaraan terjebak selama hampir tiga jam tanpa pergerakan.

Kemacetan terjadi sejak pukul 06.00 WIB dan baru mulai mencair perlahan sekitar pukul 09.00 WIB. Sepanjang waktu itu, warga tidak bisa berbuat banyak selain menunggu, mengeluh, dan mencoba mencari jalan pintas di tengah kekacauan lalu lintas yang luar biasa.

Pemicunya: Lonjakan Volume Kendaraan + Minimnya Antisipasi

Dari pantauan lapangan harianjabar.com, volume kendaraan meningkat drastis pada pagi hari itu. Para orang tua mengantar anak-anak ke sekolah, pekerja bergegas menuju tempat kerja, dan lalu lintas umum yang memang sudah padat setiap hari, bertumpuk di satu titik: Jembatan Besi. Ironisnya, tidak terlihat satu pun petugas Dinas Perhubungan atau kepolisian yang berjaga untuk mengurai arus.

“Saya antar anak jam 6 pagi, niatnya biar cepat sampai sekolah. Tapi kami malah tidak bergerak sama sekali sampai hampir jam 9. Anak saya akhirnya turun dari motor dan jalan kaki ke sekolah. Saya tetap di motor, menunggu sampai jalan mulai longgar,” ujar Reni (34), warga Perumahan Villa Gading Harapan.

Jembatan Besi memang menjadi titik rawan kemacetan setiap pagi, tapi di hari pertama sekolah, beban itu melonjak luar biasa. Tanpa rekayasa lalu lintas yang memadai dan ketiadaan petugas di lapangan, situasi jadi tak terkendali.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Banyak orang tua mengaku stres karena anak mereka terlambat masuk sekolah di hari yang sangat penting. Para pekerja juga kehilangan waktu kerja karena terjebak di jalur tersebut. Sopir angkot, ojek online, dan pengemudi logistik menjadi kelompok yang paling terdampak secara ekonomi.

“Saya harusnya narik dari jam 6, tapi stuck sampai hampir jam 9. Rugi waktu, rugi bensin. Ini kejadian tiap tahun, tapi tidak pernah dibenahi,” ujar Jaka, sopir angkot jalur Babelan-Tarumajaya.

Lebih dari itu, sejumlah warga melaporkan insiden kecil seperti motor bersenggolan, pengendara saling adu mulut, dan anak-anak kecil yang menangis karena kepanasan di dalam mobil atau motor.

Reaksi Netizen dan Desakan Warga

Berita kemacetan ini viral di media sosial. Tagar #MacetJembatanBesi dan #HariPertamaSekolah ramai digunakan warganet Bekasi yang membagikan pengalaman mereka terjebak macet.

Warga mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Metro Bekasi, segera mengambil langkah konkret. Beberapa usulan warga di antaranya:

• Rekayasa lalu lintas satu arah di jam sibuk
• Penempatan petugas tetap di titik-titik rawan
• Penambahan rambu dan marka jalan untuk mempercepat laju kendaraan
• Sosialisasi jalur alternatif yang layak pakai

“Setiap tahun seperti ini. Masuk sekolah, macet luar biasa. Tapi tidak pernah ada pembenahan. Kami warga kecil, hanya bisa teriak di pinggir jalan. Semoga media bisa bantu sampaikan suara kami,” kata Danu, pengemudi ojek online.

Tanggapan Pemerintah?

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Tim redaksi harianjabar.com telah mengajukan permintaan konfirmasi terkait penanganan dan evaluasi kemacetan parah ini, namun belum mendapatkan jawaban.

Jika tidak ada penanganan serius, warga khawatir kejadian serupa akan terus berulang. Bukan hanya di hari pertama sekolah, tapi juga di momen-momen besar lain seperti hari libur nasional, Ramadan, dan libur akhir tahun.

Kisah macet di Jembatan Besi bukan lagi sekadar soal lalu lintas. Ini cermin dari kegagalan sistem transportasi publik, lemahnya pengawasan, dan abainya perencanaan kota yang ramah warga. Kemacetan bukan hanya buang waktu, tapi juga buang energi, produktivitas, dan mental masyarakat.

Warga butuh solusi, bukan sekadar harapan.
Bekasi butuh perubahan nyata, bukan sekadar janji pengaspalan.