Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com 4 September 2025 — Setelah gelombang demonstrasi nasional bertajuk #ResetIndonesia mengguncang Senayan dan berbagai kota, suasana panas justru merembet ke internal kampus Universitas Indonesia (UI). Alih-alih bersatu melanjutkan perjuangan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kini terbelah dua, dengan konflik yang melibatkan legitimasi, strategi perjuangan, hingga audiensi kontroversial di gedung parlemen.
Demo Besar, Suara Mahasiswa Menggema
Pada 25–31 Agustus lalu, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan. Tuntutannya tajam: dari menolak kenaikan tunjangan DPR, mengusut kekerasan aparat yang menewaskan ojek online Affan Kurniawan, hingga desakan reformasi struktural dalam pemerintahan.
UI, sebagai kampus ternama dan simbol gerakan mahasiswa nasional, turut jadi sorotan. Namun di balik spanduk dan orasi, tersimpan konflik internal yang tak kalah panas dari aspal Senayan.
Dua BEM, Dua Pendekatan, Satu Kampus
Konflik dimulai dari kehadiran dua entitas yang sama-sama mengklaim sebagai “BEM UI sah”:
- BEM UI “Kuning”, dipimpin Zayyid Sulthan, merupakan hasil pemilihan internal mahasiswa yang menolak intervensi kampus.
- BEM UI “Ungu”, diketuai Agus Setiawan, dibentuk berdasarkan SK resmi dari pihak rektorat.
Perbedaan ini bukan sekadar soal warna—tapi menyangkut prinsip dasar gerakan mahasiswa: apakah legitimasi berasal dari suara mahasiswa atau dari otoritas kampus?
Audiensi DPR: Upaya Diplomasi atau Legitimasi Palsu?
Puncaknya terjadi pada 3 September, ketika Agus Setiawan mewakili BEM UI (versi ungu) hadir dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI. Dalam pertemuan itu, ia menyuarakan sejumlah tuntutan: pembentukan tim investigasi independen, pengusutan kekerasan saat demo, dan sorotan terhadap pernyataan kontroversial pemerintah soal dugaan makar.
Namun, kehadiran Agus justru memicu kemarahan internal. BEM Se‑UI, termasuk BEM UI versi kuning dan fakultas-fakultas lain, menyatakan bahwa semua sepakat untuk tidak menghadiri audiensi tersebut. Mereka menganggap undangan DPR bersifat mendadak, tidak representatif, dan hanya dijadikan alat pencitraan politik.
“Ini bukan perjuangan individu. Kami berjuang di jalan, bukan duduk di ruangan ber-AC sambil berbasa-basi,” ujar Fawwaz Farhan, Ketua BEM FH UI.
Antara Jalan dan Meja Perundingan
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: Apa bentuk perjuangan mahasiswa yang paling efektif? Apakah lewat demonstrasi di jalan, atau melalui ruang diplomasi dan negosiasi formal?
Agus membela keputusannya dengan menyatakan bahwa perjuangan harus dilakukan dari berbagai sisi. Ia mengaku datang bukan untuk menjilat kekuasaan, tetapi membawa aspirasi mahasiswa yang tertulis jelas dalam tuntutan resmi.
Namun bagi kubu lainnya, langkah tersebut justru dianggap sebagai pembelokan arah gerakan, yang bisa mengacaukan narasi perjuangan dan membuka celah manipulasi dari pihak berkuasa.
Pecah, Tapi Bukan Berarti Lupa Tujuan
Meski terpecah, satu hal yang masih jadi benang merah adalah semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Keduanya—baik BEM UI kuning maupun ungu—sama-sama menolak kenaikan tunjangan DPR, kekerasan aparat, dan ingin ada reformasi.
Namun cara mereka menyampaikan suara itu kini menjadi panggung pertarungan legitimasi, yang justru membuat publik bertanya: siapa sebenarnya yang mewakili mahasiswa UI?
Ketika Gerakan Mulai Terkotak
Pecahnya BEM UI bukan sekadar konflik internal kampus. Ini cerminan dinamika gerakan mahasiswa hari ini—di tengah tekanan kampus, kompleksitas politik, dan tuntutan zaman yang berubah.
Di satu sisi, mahasiswa ingin bersuara lantang. Tapi di sisi lain, suara itu rentan dibungkam atau bahkan dipakai untuk kepentingan yang lebih besar—entah oleh kampus, pemerintah, atau bahkan sesama aktivis.
Kini, mahasiswa Indonesia punya PR besar: bagaimana menyatukan langkah tanpa harus menyeragamkan suara?
Dan yang paling penting: jangan sampai suara mahasiswa justru tenggelam di tengah riuhnya egosentrisme organisasi.
