Contributor 
Washington, HarianJabar.com – Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Kolombia mendadak memanas setelah pemerintahan Presiden Joe Biden mencabut visa Presiden Kolombia, Gustavo Petro. Langkah mengejutkan itu diambil usai Petro ikut serta dalam demonstrasi solidaritas untuk Palestina yang digelar di Bogotá pekan lalu.
Latar Belakang
Presiden Petro, yang dikenal vokal dalam mendukung perjuangan Palestina, tampak bergabung bersama ribuan warga Kolombia dalam aksi damai menentang serangan Israel ke Gaza. Dalam orasinya, Petro menuduh Israel melakukan “genosida” dan meminta komunitas internasional lebih keras menekan Tel Aviv untuk menghentikan agresi.
Sikap tegas Petro rupanya menimbulkan ketegangan diplomatik dengan AS, sekutu utama Israel. Tak lama setelah aksinya viral di media internasional, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pencabutan visa Petro.
Pernyataan AS
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, [Nama Fiktif], menyatakan pencabutan visa dilakukan karena
“pernyataan dan tindakan Petro tidak sejalan dengan kepentingan dan keamanan nasional AS.”
Meski demikian, ia menolak menjelaskan detail apakah keputusan ini bersifat permanen atau hanya sementara.
“Yang jelas, kami menilai setiap hubungan diplomatik harus berdasar pada komitmen terhadap mitra dan sekutu utama,” ujarnya.
Reaksi Petro
Presiden Petro menanggapi pencabutan visa tersebut dengan nada tenang namun tegas. Ia menyebut langkah AS sebagai bentuk “pembungkaman terhadap suara yang membela hak asasi manusia.”
“Jika membela Palestina berarti saya harus kehilangan akses masuk ke AS, maka itu harga kecil untuk sebuah kebenaran,” kata Petro melalui akun media sosial resminya.
Ia menambahkan bahwa Kolombia tidak akan berhenti bersuara menentang agresi militer Israel meski ada tekanan internasional.
Dampak Diplomatik
Keputusan ini berpotensi mengguncang hubungan bilateral antara AS dan Kolombia. Selama ini, Kolombia dikenal sebagai salah satu mitra strategis AS di Amerika Latin, terutama dalam kerja sama keamanan dan perang melawan narkotika.
Sejumlah pengamat menilai, langkah AS bisa memicu gelombang solidaritas baru di Amerika Latin, di mana banyak negara cenderung bersikap kritis terhadap Israel.
“Pencabutan visa seorang kepala negara adalah tindakan diplomatik ekstrem. Hal ini bisa mempercepat pergeseran geopolitik di kawasan, di mana AS justru kehilangan pengaruh,” ujar analis politik internasional, Dr. [Nama Fiktif].
Kasus pencabutan visa Presiden Petro menegaskan bagaimana isu Palestina bukan hanya konflik regional, tetapi juga pertarungan geopolitik global. Kini, perhatian tertuju pada langkah Kolombia selanjutnya: apakah mereka akan tetap berada di orbit Washington, atau justru makin menjauh demi solidaritas dengan Palestina.
