Contributor 
Bandung, 7 Oktober 2025 — Politisi dan mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik terhadap sejumlah kepala daerah yang menurutnya lebih menonjolkan kesibukan di depan publik ketimbang hasil kerja nyata. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah kesempatan yang dikutip oleh sejumlah media nasional.
“Kalau gubernur tet tot tet tot, ribut banget, itu pura-pura sibuk,” ujar Dedi, Senin (7/10/2025).
Menurut Dedi, gaya pejabat yang sering tampil dengan pengawalan ramai dan aktivitas yang tampak sibuk di jalan justru tidak selalu mencerminkan kinerja yang produktif. Ia menilai, sebagian pejabat publik terlalu fokus pada pencitraan dan kegiatan seremonial ketimbang memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
“Kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur tetot tetot, wuah ribut banget, pura-pura sibuk itu, padahal enggak ngapa-ngapain,” tambahnya.
Kritik terhadap Gaya Kepemimpinan yang Seremonial
Dedi menyoroti fenomena pejabat publik yang sering tampil dengan rombongan besar atau kendaraan berpengawalan saat beraktivitas. Ia menilai, hal tersebut tidak perlu dilakukan secara berlebihan karena bisa menimbulkan kesan pencitraan semata.
Menurutnya, pejabat seharusnya lebih fokus pada penyelesaian persoalan masyarakat secara konkret, bukan pada upaya menunjukkan diri sebagai sosok yang sibuk. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kerja nyata dan ketulusan.
Belum Ada Tanggapan dari Pihak Gubernur
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak gubernur atau pemerintah daerah yang dimaksud Dedi dalam pernyataannya. Namun, komentar tersebut ramai diperbincangkan publik, terutama di media sosial, karena dianggap sebagai bentuk kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan pejabat saat ini.
Beberapa warganet mendukung pandangan Dedi dengan alasan bahwa pejabat seharusnya dinilai dari hasil kerja, bukan tampilan kesibukan di depan kamera. Sementara itu, sebagian lainnya menilai kritik tersebut perlu disampaikan secara lebih spesifik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pentingnya Transparansi dan Evaluasi Publik
Pernyataan Dedi Mulyadi dinilai sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap pejabat daerah agar tetap fokus pada substansi kerja. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi dan evaluasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa aktivitas para pejabat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Kritik Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya keseimbangan antara citra dan kinerja dalam kepemimpinan publik. Ia menegaskan bahwa kesibukan yang sebenarnya bukan diukur dari seberapa sering pejabat tampil di publik, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
