Contributor 
Bandung, Harianjabar.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp150 miliar untuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) selaku pengelola Bandara Kertajati. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap mulai akhir 2025 hingga tahun anggaran 2026.
Langkah ini dilakukan guna memperkuat operasional Bandara Kertajati sekaligus memenuhi sejumlah ketentuan regulasi di sektor kebandarudaraan.
Tujuan Penyertaan Modal
Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, menjelaskan bahwa penyertaan modal tersebut merupakan upaya untuk memastikan Bandara Kertajati dapat beroperasi optimal dan berkelanjutan.
“Penyertaan modal ini ditujukan untuk memenuhi regulasi kebandarudaraan serta menjaga keberlangsungan operasional Bandara Kertajati,” ujar Deny di Bandung, Rabu (8/10).
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan rute penerbangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berharap, langkah ini dapat memperluas konektivitas penerbangan di Jawa Barat dan menarik minat maskapai membuka rute tetap di Kertajati.
Rincian Alokasi Anggaran
Deny menjelaskan, total Rp150 miliar akan disalurkan melalui dua tahap:
- Rp50 miliar pada Anggaran Perubahan APBD 2025.
- Rp100 miliar pada APBD 2026.
Menurutnya, pembagian dua tahap ini dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih terukur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah.
Harapan terhadap Pengelolaan BIJB
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tambahan modal ini mampu meningkatkan kinerja BIJB, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Bandara Kertajati diharapkan dapat menjadi pusat penerbangan regional yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Selain itu, Pemprov Jabar juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik yang disalurkan kepada badan usaha milik daerah.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak pada peningkatan layanan publik dan keberlanjutan operasional bandara,” tegas Deny.
