Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com – TNI menegaskan penerapan meritokrasi dalam menempatkan perwira di berbagai jabatan strategis, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sistem ini dianggap penting untuk memastikan hanya perwira yang kompeten dan berdedikasi tinggi yang menduduki posisi kepemimpinan.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa penempatan perwira tidak lagi semata-mata mengacu pada senioritas, melainkan berdasarkan prestasi, kemampuan, dan potensi individu. “Beberapa dekade ini memang untuk pembinaan karir, kemudian promosi jabatan itu selalu mengedepankan meritokrasi, kompetensi dari seseorang,” ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025).
Freddy menambahkan, sistem meritokrasi telah mendorong transparansi dan perkembangan organisasi TNI, karena setiap perwira memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir. Ia mencontohkan implementasi sistem ini di internal Pusat Penerangan Mabes TNI, di mana pergantian Kapuspen terjadi berdasarkan kemampuan, bukan senioritas semata.
“Dari Kapuspen letting 1989 (Laksamana Muda Julius Widjojono) kemudian diganti letting 1991 (Mayjen TNI Nugraha Gumilar) dan letting 1997 (Mayjen TNI Kristomei Sianturi). Dari angkatan 91 ke 97 itu jaraknya jauh sekali, menunjukkan bahwa penilaian kompetensi menjadi dasar utama,” jelas Freddy.
Sistem meritokrasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo saat peringatan HUT ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Presiden menegaskan bahwa prajurit berhak dipimpin oleh pemimpin yang kompeten, berprestasi, dan berdedikasi tinggi, tanpa harus selalu mengutamakan senioritas.
“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam seleksi kepemimpinan untuk tidak terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, dan cinta tanah air,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam amanatnya, Presiden menekankan bahwa TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir negara membutuhkan kepemimpinan yang profesional, teladan, dan mampu memberikan contoh di depan prajurit. “Tidak ada tempat untuk pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak mengerti tugasnya,” tambahnya.
Baca Juga:
menkeu optimis ihsg bakal terus meroket
Presiden juga memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf untuk secara berkala mengevaluasi pemimpin TNI, memastikan organisasi tetap efisien, disiplin, dan siap menghadapi berbagai tantangan nasional. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” ujar Presiden.
Dengan implementasi meritokrasi yang konsisten, TNI diharapkan dapat terus mengembangkan kapabilitas perwira terbaiknya, memperkuat profesionalisme, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Sistem ini juga menjadi landasan penting dalam modernisasi TNI, memastikan setiap keputusan strategis diambil oleh pihak yang kompeten dan berdedikasi.
