Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, menekankan peran penting media dalam menyuarakan aspirasi publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Hal ini disampaikannya saat silaturahmi dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025).
Iswara mengingatkan, kesalahan persepsi di media sosial dapat menimbulkan bias dan ketegangan sosial. “Fungsi media sangat penting karena masyarakat kini sangat cepat menyerap informasi. Satu judul atau caption bisa langsung membentuk opini publik tanpa membaca isi berita secara utuh,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menekankan, para awak media profesional seperti yang tergabung di JHB harus tetap menjadi penjernih informasi, bukan justru memperkeruh suasana. Menurut Iswara, masyarakat saat ini kerap menarik kesimpulan dari judul berita semata, dan ketika satu pihak diserang opini negatif, publik cenderung ikut mempercayainya tanpa verifikasi. “Ini berbahaya,” tambahnya.
Pertemuan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pers dalam menjaga transparansi dan mengawal pembangunan menuju “Jabar Istimewa”. Transparansi, edukasi publik, dan pemberitaan berimbang, lanjut Iswara, harus menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Pers dan DPRD harus berjalan beriringan. Tanpa pengawasan publik, transparansi hanya menjadi slogan,” tegasnya.
Baca Juga:
menkeu selektif tempatkan dana di bpd
Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung, Suyono, menambahkan bahwa peran pers tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengontrol kebijakan publik agar berpihak pada rakyat. “Kami yakin setiap kebijakan DPRD pasti bersinggungan dengan hukum. Karena itu, JHB berkomitmen menyajikan berita aktual dan berimbang sesuai koridor hukum,” ujarnya.
Suyono menilai, pertemuan ini menjadi awal sinergi positif antara legislatif dan insan pers, yang diharapkan dapat menghasilkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Kolaborasi semacam ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan proporsional.
