Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mempercepat reaktivasi dan elektrifikasi kereta api, sekaligus mengoptimalkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Penandatanganan dilakukan di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025).
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa MoU ini mencakup dua poin utama yang siap direalisasikan. Pertama, tahap awal elektrifikasi rute Padalarang-Cicalengka sepanjang 42 kilometer, dengan skema pembiayaan yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN maupun pihak swasta. Tahap kedua mencakup reaktivasi jalur lain, termasuk Sukabumi-Cianjur-Cipatat hingga Padalarang, dengan prioritas pada jalur yang secara ekonomis dan strategis memberikan manfaat maksimal.
“Target kami, KRD Padalarang-Cicalengka bisa diubah menjadi KRL pada 2026, dan paling lambat selesai 2027. Harapannya, masyarakat Bandung bisa memangkas waktu perjalanan dari dua jam menjadi satu jam,” kata Dudy. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi fenomena nyata di lapangan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan bahwa MoU ini menunjukkan komitmen Pemprov dalam mendorong pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel, bekerja sama dengan Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Selain elektrifikasi jalur Padalarang-Cicalengka, Pemprov juga mengusulkan penyediaan gerbong khusus untuk pengangkutan komoditas pertanian, yang disubsidi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan distribusi hasil pertanian lokal.
Baca Juga:
analis hukum jabar asah advokasi cerdas
Tidak kalah penting, Pemprov juga ingin mengoptimalkan Bandara Kertajati agar kembali bergeliat, termasuk untuk pemberangkatan ibadah haji dan umrah. “Kami sedang menghitung teknis dan pembiayaan agar bandara ini tidak menganggur, mengingat nilai strategisnya sebagai aset nasional,” ujar Dedi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi terpadu untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi komoditas pertanian, dan memaksimalkan potensi infrastruktur di Jawa Barat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor swasta diharapkan mempercepat transformasi transportasi di provinsi ini, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas.
