Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengalihkan sebagian dari hasil pengembalian uang korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai keputusan tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi persoalan kehidupan masyarakat,” ujar Abdul Fikri di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurut Fikri, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air. Ia juga menyoroti peningkatan jumlah pendaftar beasiswa LPDP dalam tiga tahun terakhir, yakni 33.394 pendaftar pada 2023, meningkat menjadi 52.842 pada 2024, dan lebih dari 78 ribu pendaftar pada 2025.
Dana abadi LPDP hingga 2025 tercatat mencapai Rp154,11 triliun, namun masih mengalami defisit Rp637 miliar karena melonjaknya jumlah pendaftar. Dengan tambahan dana dari hasil pengembalian kasus korupsi CPO, kekurangan ini diharapkan dapat teratasi.
Fikri menekankan bahwa kebijakan ini akan membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi akademik tinggi agar bisa mengakses pendidikan tinggi berkualitas. “Banyak anak Indonesia berkualitas tinggi, IQ-nya tinggi, bahkan kata Pak Prabowo, lebih dari 120. Ini harus ditampung, banyak di antaranya dari kalangan miskin,” jelasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengalokasikan sebagian uang pengembalian kasus korupsi tersebut ke LPDP. “Mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ucap Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Prabowo menambahkan, alokasi dana LPDP akan bersumber dari hasil efisiensi anggaran serta uang yang berhasil dikembalikan negara melalui penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pembangunan bangsa secara berkelanjutan.
Abdul Fikri menegaskan, pembangunan SDM harus menjadi prioritas nasional, seiring dengan upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan daya saing bangsa.
