DPRD Dorong Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Bandung: Tekankan Teknologi & Keterlibatan Publik
Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – DPRD Kota Bandung kembali memberi sorotan terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung, menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi “bom waktu” yang harus segera diatasi dengan langkah strategis. Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, menyatakan bahwa tumpukan sampah yang tak kunjung terselesaikan adalah tantangan serius, meski upaya telah dilakukan sejak tragedi longsor Leuwigajah di tahun 2005.
“Masalah sampah ini menjadi masalah berlanjut setiap tahun dan serius yang harus dapat segera terselesaikan,” ungkap Agus usai mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung untuk rapat kerja. DPRD ingin mengetahui secara mendetail program dan langkah perencanaan DLH untuk mengatasi masalah yang terus mengganjal ini.
Catatan DPRD & Rekomendasi
- Pemanfaatan Teknologi
DPRD mendorong DLH untuk mengadopsi teknologi pengolahan sampah yang lebih modern, termasuk penggunaan biodigester. Biodigester mampu mengolah sampah organik menjadi biogas dan pupuk cair, sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). - Kolaborasi Pemangku Kepentingan
DPRD menekankan perlunya sinergi lintas sektor: pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, hingga komunitas lokal. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan pengelolaan sampah bisa menyentuh akar masalah, bukan hanya pengangkutan semata. DLH sendiri sudah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. - Percepatan Budaya 3R
Fokus juga diletakkan pada penguatan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) di tingkat rumah tangga dan komunitas. DPRD meminta strategi edukasi dan insentif agar masyarakat semakin aktif memilah sampah dari sumbernya. - Pembentukan Satgas Khusus
Sebagai langkah praktis, DPRD menyambut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengelolaan Sampah oleh Pemkot Bandung, yang bertujuan mempercepat kebiasaan baru pengelolaan sampah di masyarakat. - Monitoring & Evaluasi Berbasis Data
DPRD menyerukan agar capaian program pengelolaan sampah dievaluasi secara ketat dengan indikator berbasis data — misalnya berapa persen sampah yang berhasil diolah, volume sampah residu, serta efisiensi ritasi pengangkutan ke TPA.
Respons DLH & Langkah Strategis
- Prioritas pada 2025
DLH Kota Bandung telah menetapkan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama sepanjang tahun 2025. Kepala DLH, Dudy Prayudi, memaparkan bahwa manajemen sampah di sumber (rumah tangga dan komunitas) akan diperkuat agar lebih banyak sampah yang diolah sebelum dibawa ke TPA. - Alih Sebagian Lokasi ke TPA Pasir Bajing
Untuk menekan beban TPA Sarimukti, sebagian sampah diarahkan ke TPA Pasir Bajing, dengan ritasi harian rerata tertentu. - Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan
Selain biodigester, DLH juga mengembangkan program pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) bekerja sama dengan PT PLN. - Partisipasi Kelurahan – KBS
Pemkot mendorong pembentukan Kawasan Bebas Sampah (KBS) di tingkat RT/RW dan kelurahan, yang didukung dengan rencana teknis pengelolaan sampah – termasuk pemilahan dari rumah. - Kolaborasi & Edukasi Publik
Program edukasi lingkungan hidup digencarkan melalui pelatihan pengelola bank sampah, penyuluhan kampung iklim, dan kolaborasi dengan masyarakat serta pihak swasta.
Tantangan yang Masih Ada
- Volume sampah di Bandung terus meningkat. Berdasarkan analisis akademik, kapasitas armada angkut dan truk pengangkut masih belum memadai, sementara fasilitas pemrosesan sisi sumber belum merata.
- Pengolahan menggunakan teknologi skala besar seperti incinerator (atau sistem sejenis) dinilai mahal dan belum terjangkau secara menyeluruh.
- Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih perlu ditingkatkan agar strategi 3R benar-benar efektif.
Harapan DPRD
DPRD Kota Bandung berharap agar langkah-langkah teknis dan strategis DLH bisa segera diimplementasikan secara masif dan terukur. Catatan komisi III bukan sekadar kritik, melainkan panggilan aksi: jika tidak diatasi dengan sungguh-sungguh, masalah sampah bisa semakin memburuk dan membebani anggaran, kesehatan publik, serta lingkungan.
Agus Hermawan menegaskan bahwa selain pendekatan teknis, butuh komitmen politik dan partisipasi publik: “Tanpa kolaborasi antar semua elemen — pemerintah, masyarakat, swasta — solusi jangka panjang sulit dicapai.”