Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) memaparkan hasil analisis big data yang menunjukkan bahwa mayoritas percakapan warganet mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Dukungan ini tidak hanya mengarah kepada institusi Polri saja, tetapi juga mencakup dorongan agar kebijakan serupa diberlakukan di seluruh lembaga negara.
Business Head Continuum INDEF, Arini Astari, menjelaskan bahwa analisis dilakukan terhadap total 11.636 percakapan dari periode 13–17 November 2025, yang berasal dari dua platform utama: X/Twitter sebanyak 8.165 percakapan dan YouTube sebanyak 3.471. Temuan ini disampaikan Arini dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan secara daring pada Minggu (23/11/2025).
Menurut Arini, setidaknya ada tiga isu utama yang disoroti oleh kelompok percakapan bernada kritis. Isu pertama adalah tuntutan konsistensi lintas lembaga. Publik berharap larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku bagi Polri, tetapi juga bagi institusi lain, agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih. “Tuntutan konsistensi lintas lembaga. Jadi publik meminta larangan rangkap jabatan diberlakukan juga di instansi lain,” ujarnya.
Isu kedua adalah potensi kecemburuan antar lembaga. Jika hanya Polri yang terkena aturan tersebut, publik menilai bisa muncul ketidakadilan serta gesekan antarlembaga negara. Arini menjelaskan bahwa percakapan menunjukkan kekhawatiran bahwa kebijakan yang tidak merata dapat berimplikasi pada ketidakharmonisan institusional.
Adapun isu ketiga berkaitan dengan pandangan umum mengenai praktik rangkap jabatan yang selama ini dinilai sebagai masalah laten. Publik menganggap praktik tersebut mengurangi kesempatan kerja bagi pihak lain dan membuka ruang konflik kepentingan. “Publik sudah lama jengah melihat rangkap jabatan yang dianggap mengurangi kesempatan kerja dan membuka peluang konflik kepentingan,” kata Arini.
Arini menegaskan bahwa narasi kritis dari masyarakat bukanlah bentuk penolakan terhadap putusan MK, melainkan semangat mendorong reformasi yang lebih menyeluruh. Menurutnya, pembenahan tata kelola jabatan seharusnya tidak berhenti pada satu institusi saja, tetapi diterapkan secara adil dan merata di berbagai lembaga pemerintahan.
Analisis Continuum INDEF ini meliputi kajian eksposur percakapan, sentimen publik, serta topik utama yang mendominasi diskusi. Temuan tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa keputusan MK menuai apresiasi luas, sembari memicu tuntutan akan konsistensi, transparansi, dan reformasi jabatan publik secara lebih komprehensif.
