Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menegaskan bahwa bandara yang berjalan tanpa kendali negara tidak bisa dibenarkan. Ia menuntut kejelasan soal operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
“Jika ada satu wilayah yang berjalan tanpa kendali pemerintahan, maka dapat dikatakan ilegal. Seperti negara dalam negara,” ujar Nurul kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Nurul menilai, fasilitas strategis seperti bandara sudah seharusnya tunduk pada aturan dan administrasi negara. Pengelolaan mandiri tanpa supervisi pemerintah jelas mencederai tata kelola yang berlaku.
“Karena itu, kami mengapresiasi ketegasan dari Pemerintah, khususnya Menhan, yang akan menindak kesewenang-wenangan ini,” pungkasnya.
Publik dibuat heboh oleh keberadaan Bandara IMIP. Bukan karena nama bandaranya yang tak lazim, tetapi karena banyak kejanggalan. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya, mengaku heran saat meninjau latihan TNI di bandara tersebut pada 19 November 2025. Bandara itu tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H Kurniawan, menegaskan hal serupa karena akses ke Bandara IMIP terbatas dan tidak sembarangan orang bisa masuk.
“Ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” kata Kurniawan, Selasa (25/11/2025).
Kurniawan mengingatkan, Bandara IMIP beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 2019. Sangat aneh jika operasional fasilitas itu tidak terpantau aparat negara. Dugaan tidak adanya pelayanan bea cukai dan imigrasi dinilainya sebagai kelalaian serius.
“Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” tegasnya.
