Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Banyak pabrik di Jawa Barat kini memilih untuk merelokasi sebagian produksinya ke daerah di Jawa Tengah, salah satunya Batang. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sanny Iskandar, yang menyoroti faktor tingginya upah minimum di Bekasi dan Karawang sebagai salah satu alasan utama.
“Soal relokasi pabrik di Jawa Barat, khususnya di kawasan industri Bekasi dan Karawang yang pindah ke beberapa daerah di Jawa Tengah, banyak dipengaruhi selain masalah tinggi rendahnya gaji masyarakat dan khususnya yang berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam konferensi pers, Selasa (25/11/2025).
Faktor Stabilitas dan Loyalitas Pekerja
Sanny menjelaskan bahwa selain biaya tenaga kerja, kondisi sosial-politik yang stabil di Jawa Tengah turut menjadi daya tarik bagi pabrik. Tingkat loyalitas pekerja yang tinggi dan rendahnya frekuensi aksi demonstrasi membuat produktivitas lebih terjaga.
“Nah ini ujung-ujungnya juga mereka memiliki karyawan yang loyalitas tinggi. Kemudian kecenderungan aksi-aksi demonya juga tidak setinggi daripada daerah di sekitar Jakarta. Itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebetulnya,” ujar Sanny.
Selain itu, dukungan pemerintah daerah setempat juga memudahkan proses perizinan dan kebutuhan industri, meski beberapa kota industri di Jawa Tengah belum semaju Bekasi dari segi infrastruktur, seperti pasokan listrik, air, dan jaringan fiber optic.
Investasi Baru vs Relokasi
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menambahkan bahwa banyak pabrik yang buka di Jawa Tengah sebenarnya merupakan investasi baru, bukan sepenuhnya relokasi. Kota-kota yang menjadi target investasi antara lain Tegal, Batang, Kendal, dan Jepara.
Sementara itu, Kawasan Rebana di Jawa Barat — yang mencakup Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Cirebon — juga menjadi lokasi investasi baru yang masif.
Namun, Ristadi mengakui bahwa sebagian pabrik memang relokasi dari Banten, Bekasi, dan Karawang akibat tingginya biaya tenaga kerja, yang kini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah.
“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi kenaikan upah minimum, agar tidak menambah kesenjangan upah antara Jawa Barat dan Jawa Tengah,” tegas Ristadi.
Relokasi dan investasi baru ini menunjukkan dinamika industri di Pulau Jawa, di mana faktor biaya tenaga kerja, stabilitas sosial, dan kemudahan perizinan menjadi pertimbangan penting bagi pengusaha.
