Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana melakukan reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah mengejar target pendapatan daerah tahun 2026 yang dipatok mencapai Rp30,1 triliun. Reformasi ini dilakukan melalui konsolidasi kelembagaan, pengelolaan ulang aset strategis, hingga renegosiasi sejumlah kerja sama yang berjalan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa Pemprov Jabar akan menggabungkan sejumlah BUMD agar struktur bisnisnya lebih efektif dan efisien. Langkah ini, katanya, diambil untuk memastikan kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah semakin optimal.
“BUMD akan digabungkan supaya kelembagaannya lebih ideal. Sehingga dapat mendorong pemasukan daerah lebih maksimal,” ujar Dedi dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (29/11/2025).
Selain merestrukturisasi BUMD, Pemprov Jabar juga akan mengambil alih pengelolaan sejumlah aset strategis yang selama ini belum memberikan nilai tambah optimal. Upaya ini termasuk melakukan renegosiasi kerja sama bisnis agar lebih menguntungkan bagi daerah.
Dedi menyebutkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat juga akan diperkuat, terutama dalam rangka memperoleh tambahan pendanaan berupa stimulus fiskal dan peningkatan dana transfer. Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi berpenduduk terbesar sekaligus salah satu penopang ekonomi nasional, sewajarnya mendapatkan dukungan khusus dari pemerintah pusat.
“Stimulus dana khusus dari pusat wajib bagi Jabar. Karena bagaimanapun dengan jumlah penduduk terbesar, Jabar ikut menentukan keberhasilan nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ahmad Faisyal, menilai evaluasi BUMD memang perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, sejumlah BUMD justru menjadi beban karena terus menerima suntikan dana tanpa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD itu harusnya berkontribusi terhadap PAD Pemprov Jabar, bukan justru setiap tahun diberi kucuran dana. Oleh karena itu, kami berharap BUMD yang ada ini perlu dievaluasi dan kami mendukung rencana Gubernur melakukan evaluasi,” ujarnya.
Rencana reformasi BUMD ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kinerja ekonomi Jawa Barat. Dengan konsolidasi kelembagaan, penguatan aset, dan dukungan fiskal dari pusat, Pemprov Jabar optimistis target ambisius Rp30,1 triliun pada 2026 dapat tercapai.