Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti penyebab banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat bersama BMKG dan Basarnas, Hadi menekankan bahwa bencana yang berulang bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan juga karena kerusakan ekologis kronis.
“Akibat hilangnya pengaman hutan secara permanen, baik disengaja maupun tidak, akibat pembangunan dan pembukaan hutan ini menjadi catatan kita,” ujar Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Hadi menambahkan bahwa luasnya dampak bencana yang menelan korban jiwa, merusak infrastruktur, dan melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat diperparah oleh pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), sehingga pemerintah daerah kesulitan menanggulangi krisis.
Desakan Tanggap Darurat dan Prioritas Infrastruktur
Fraksi PKS mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana sebagai tanggap darurat nasional. Hal ini untuk membuka ruang mobilisasi penuh dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, dan kementerian/lembaga terkait, serta mempercepat penggunaan anggaran darurat secara tepat sasaran.
Selain itu, Hadi menekankan pentingnya pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur strategis seperti jalan nasional, jembatan, tanggul, sistem drainase, dan jaringan air bersih. Semua pembangunan harus berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menggunakan standar infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim.
Penguatan Operasi Darurat dan Peringatan Dini
Hadi juga meminta Basarnas dan BNPB memperkuat operasi tanggap darurat, termasuk pencarian orang hilang, evakuasi warga, distribusi logistik, dan layanan kesehatan dengan fokus pada kelompok rentan.
Selain itu, sistem peringatan dini BMKG harus diperkuat melalui impact base forecast yang mudah dipahami dan terhubung dengan pemerintah daerah, sehingga informasi bisa tersampaikan secara real time hingga tingkat desa melalui seluruh kanal komunikasi publik.
Evaluasi Izin dan Pemulihan Ekosistem
Langkah lain yang ditekankan adalah evaluasi nasional seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas ekstraktif di kawasan hulu sungai hingga wilayah rentan bencana. Hadi menuntut penegakan hukum tegas, pencabutan izin, dan pemulihan ekosistem secara sistematis.
Dengan langkah-langkah ini, PKS berharap penanganan bencana menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah kerusakan ekologis yang memicu bencana di masa depan.
