Contributor 
Aceh, HarianJabar.com – Di tengah kepedihan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, muncul kabar mengejutkan terkait praktik pungutan liar (pungli) terhadap layanan internet satelit Starlink. Tarif pungli yang mencapai Rp20.000 per akses ini viral di media sosial dan menjadi sorotan DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyampaikan keprihatinannya. Meskipun data terkait pungli belum sepenuhnya tervalidasi, ia menegaskan bahwa jika kabar tersebut benar, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas.
“Saya belum mendapatkan info secara baik terkait isu beredarnya pungli Rp20.000 dan saya belum mendapatkan validasinya. Namun jikalau memang itu ada, tentu pemerintah harus sesegera mungkin menindak,” ujar Oleh saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Oleh menekankan pentingnya layanan komunikasi di masa bencana. Internet menjadi jalur koordinasi utama bagi tim penyelamat dan sarana komunikasi korban dengan keluarga. Layanan komunikasi yang disediakan untuk pemulihan bencana seharusnya digratiskan. Pungli di tengah musibah dianggapnya tidak dapat ditoleransi.
“Jangan sampai mereka kelaparan, mereka sedang kesulitan untuk koordinasi dan komunikasi yang sangat vital ini perlu digratiskan. Kalaupun ada pungli segera diantisipasi,” tegasnya.
Politisi tersebut juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sosialisasi masif, agar masyarakat memahami bahwa pemerintah menghadirkan layanan komunikasi gratis selama masa pemulihan bencana berlangsung.
Isu pungli ini bermula dari tangkapan layar percakapan warganet yang mengecam tindakan tersebut sebagai “mental preman” karena mengambil untung di saat orang lain kesusahan. Skandal ini sampai ke telinga pemilik Starlink, Elon Musk, yang melalui platform X menegaskan kebijakan standar perusahaannya: layanan gratis saat terjadi bencana.
“Tidaklah benar mengambil untung dari musibah,” tegas Elon Musk, sembari memastikan layanan Starlink gratis bagi korban banjir di Indonesia hingga akhir Desember 2025.
Pemerintah pun merespons cepat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, memastikan Starlink yang disediakan pemerintah di posko bencana dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat membedakan fasilitas umum di posko dengan perangkat milik individu atau usaha.
“Kalau yang ada di posko, yang dibagikan untuk kepentingan umum, itu gratis. Kecuali milik pribadi itu kita tidak ngerti,” ujar Nezar.
Nezar menegaskan pentingnya semangat gotong royong dan simpati di tengah musibah. Pemerintah berkomitmen memulihkan jaringan komunikasi di wilayah terdampak sekaligus menindak oknum yang terbukti melakukan pungli, memastikan layanan gratis Starlink benar-benar terimplementasi di lapangan.
Artikel ini menyoroti kombinasi kritis antara pengawasan publik, teknologi komunikasi, dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan akses vital selama bencana alam.
