Contributor 
— Di tengah geliat pembangunan dan modernisasi, Pulau Jawa—yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia—masih memikul beban sosial terbesar: menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Tanah Air.
Data ini terungkap dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025. Meski persentase kemiskinan secara nasional mengalami penurunan, Jawa tetap menjadi episentrum masalah sosial yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan.
Angka Turun, Tapi Jumlah Absolut Tetap Tinggi
BPS mencatat angka kemiskinan nasional menurun ke 8,20% dari total populasi. Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa masih mendominasi: lebih dari 13 juta jiwa atau hampir separuh dari total nasional.
“Penurunan angka kemiskinan terjadi di sebagian besar provinsi, tapi karena konsentrasi penduduk tertinggi ada di Jawa, maka secara jumlah absolut tetap besar,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers (23/7).
Mengapa Jawa? Ini Akar Permasalahannya
Meski Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan industri dan teknologi, nyatanya kesenjangan ekonomi masih mencolok. Urbanisasi besar-besaran tanpa penyediaan lapangan kerja yang seimbang memicu kemiskinan struktural.
Menurut Dr. Hidayat Umar, peneliti sosial ekonomi dari LIPI, faktor utama kemiskinan di Jawa meliputi:
- Padatnya urbanisasi yang memicu ledakan pengangguran terselubung.
- Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.
- Biaya hidup tinggi, khususnya di wilayah urban padat seperti Jabodetabek.
- Kualitas pendidikan dan keterampilan kerja yang belum merata.
“Banyak keluarga tinggal di kota dengan pendapatan rendah, bekerja di sektor informal, dan tak memiliki akses perlindungan sosial. Ini menjebak mereka dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus,” ungkap Hidayat.
Wajah Kemiskinan: Antara Bertahan dan Berjuang
Cerita seperti yang dialami Bu Erni (48), seorang penjual gorengan di Bekasi, menjadi gambaran nyata wajah kemiskinan urban di Jawa. Sudah 10 tahun menetap di pinggiran kota, ia harus menghidupi tiga anak dari pendapatan harian tak menentu.
“Kadang cuma dapat Rp 30 ribu sehari, itu buat makan berlima. Suami kerja serabutan juga, kadang ada, kadang enggak,” tuturnya lirih.
Solusi yang Ditunggu: Lebih dari Sekadar Bantuan
Program bantuan sosial dari pemerintah memang membantu, tapi tak menyelesaikan akar masalah. Banyak kalangan menilai perlu ada strategi jangka panjang: pemerataan ekonomi ke luar Jawa, pemberdayaan desa, dan peningkatan akses pendidikan serta pelatihan kerja.
Kementerian Sosial menyatakan akan meningkatkan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khusus di kawasan padat miskin Jawa
