Contributor 
Bandung, HarianJabar.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan sisa daerah yang belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) agar segera menuntaskan tugas tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, memberikan waktu satu minggu bagi kabupaten/kota yang belum membentuk satgas untuk segera membentuk dan melaporkannya.
Menurut data Pemprov Jabar, dari 27 kabupaten/kota, baru 12 daerah yang telah melaporkan pembentukan Satgas MBG. Daerah-daerah tersebut antara lain:
- Pangandaran
- Banjar
- Purwakarta
- Kabupaten Bandung
- Kota Bogor
- Kabupaten Tasikmalaya
- Depok
- Kabupaten Sukabumi
- Kota Bekasi
- Cimahi
- Kuningan
- Sumedang
Herman menyatakan bahwa pembentukan Satgas sangat penting untuk mengawal program MBG, termasuk tugas monitoring sertifikasi, pendataan, dan pengawasan kualitas. Ia menegaskan bahwa daerah yang belum memiliki satgas akan dievaluasi serius.
“Kita tidak bisa menunda lagi. Satgas ini menjadi garda terdepan agar MBG berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan lagi persoalan di lapangan,” ujar Herman dalam rapat koordinasi evaluasi program MBG di Gedung Sate, Bandung (11/10).
Tantangan Sertifikasi dan Pengawasan
Selain pembentukan satgas, masalah lain yang mendesak adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total 2.131 SPPG di Jawa Barat, hingga saat ini baru 17 unit yang sudah mengantongi SLHS. Sisanya masih dalam proses pengajuan atau verifikasi.
Sekda Herman menekankan bahwa SLHS adalah syarat wajib untuk menjamin bahwa produksi makanan bergizi berada pada standar keamanan pangan. Ia meminta dinas kesehatan kabupaten/kota mempercepat proses sertifikasi dan koordinasi lintas sektor.
Langkah Ke Depan dan Harapan
Pemprov Jabar menargetkan agar dalam satu minggu ke depan, seluruh kabupaten/kota sudah memiliki Satgas MBG yang siap bekerja. Setelah itu, tugas satgas adalah:
- Memantau proses sertifikasi SPPG
- Melakukan audit kualitas makanan
- Membantu dapur MBG (SPPG) mematuhi standar kebersihan
- Membuat laporan rutin dan transparan ke provinsi
Dengan langkah tersebut, diharapkan program MBG berjalan merata di seluruh Jawa Barat tanpa kecacatan operasional dan insiden keracunan.
