Contributor 
Cikarang, HarianJabar.com – Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh PT Multistrada Arah Sarana (MASA) Tbk membuat heboh dunia industri di kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) langsung memanggil perusahaan untuk meminta klarifikasi.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan setiap proses PHK harus mematuhi hukum dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Menurut Febri, perusahaan mengaku terpaksa melakukan penyesuaian tenaga kerja akibat penurunan produksi dan permintaan global. PT Multistrada merupakan produsen ban ekspor, salah satu negara tujuan adalah Amerika Serikat.
“Pelaku industri wajib patuh pada mekanisme ketenagakerjaan, seperti konsultasi dengan serikat pekerja, penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan pemenuhan hak pekerja sesuai undang-undang,” ujar Febri. Ia juga mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar keputusan PHK diambil secara adil dan transparan.
DPR Tinjau Langsung Situasi PHK
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyambangi pabrik bersama rombongan, termasuk Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan anggota Komisi I & IV DPR, untuk meninjau situasi PHK. Kunjungan dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas PHK.
“Kami datang untuk berkomunikasi dan membantu negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan,” ujar Dasco. Saat kunjungan, kelompok buruh sedang menggelar demonstrasi terkait isu PHK. Mereka memberi jalan bagi rombongan DPR masuk ke area pabrik.
Pertemuan singkat sekitar 10 menit berlangsung antara DPR, perwakilan buruh, dan Manajer HRD MASA, Fajar. Fokus utama adalah membahas proses negosiasi pesangon dan hak-hak buruh.
Penyebab PHK Massal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan PHK massal terjadi karena turunnya permintaan global terhadap ban akibat menurunnya daya beli mobil dan motor. Dampaknya dirasakan oleh semua pabrik ban global, termasuk Michelin di Cikarang.
“Proses PHK masih dalam tahap negosiasi pesangon dan hak-hak buruh. Pemerintah harus turun tangan agar industri dalam negeri tetap sehat dan pekerja terlindungi,” katanya.
Kemenperin menegaskan akan terus mengawal proses PHK massal untuk memastikan semua prosedur transparan, adil, dan sesuai hukum.
