Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan bantuan modal produktif tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
Menurut Saleh, program KUR merupakan salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Karena itu, pelaksanaannya perlu diawasi secara ketat agar tidak hanya menguntungkan segelintir penerima.
“Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi yang ditumbuhkan dari bidang ini sangat besar. Ada banyak lapangan pekerjaan yang tumbuh jika usaha mereka berhasil. Makanya, program ini harus diseriusi dan diawasi dengan baik,” ujar politikus PAN itu di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Saleh menjelaskan bahwa desakan evaluasi ini juga berangkat dari banyaknya aspirasi masyarakat yang diterima DPR. Banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan sulitnya memperoleh akses KUR, sementara sejumlah penerima lama justru kembali mendapat pinjaman dengan nilai yang lebih besar.
“Banyak laporan yang kami terima, penerima KUR sering kali orang yang sama dari tahun ke tahun. Bahkan jumlah pinjamannya meningkat. Padahal, masih banyak masyarakat lain yang juga berhak dan sangat membutuhkan,” tegasnya.
Ia menilai, pola pemberian KUR yang terlalu berfokus pada penerima lama berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menghambat lahirnya wirausaha baru. Pemerintah, menurutnya, harus memperluas jangkauan penerima agar KUR benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi.
Selain itu, Saleh juga mengingatkan agar mekanisme seleksi penerima KUR dibuat lebih terbuka dan adil. Semua warga negara, khususnya pelaku UMKM pemula, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara.
“Seleksi pemberian KUR harus dilakukan secara adil. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapat kesempatan membangun usahanya,” ujarnya.
Politikus asal PAN itu juga menekankan pentingnya peran aktif Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UMKM) dalam pengawasan serta pembinaan penerima KUR. Ia menilai kementerian tidak hanya perlu menyalurkan dana, tetapi juga memastikan para penerima mampu mengelola pinjaman secara produktif.
“Pada titik ini, Kementerian UMKM harus berperan. Perlu sosialisasi dan pembinaan, bahkan jika perlu ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada,” katanya.
Saleh menambahkan, keberhasilan program KUR tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran dana, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.
Dengan penyaluran KUR yang tepat sasaran, ia berharap sektor UMKM dapat terus berkembang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih belum stabil.
