Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Laporan itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025).
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pertemuan tersebut menjadi ajang pembaruan informasi terkait situasi pertahanan dan hasil kunjungan lapangan Menhan serta Panglima TNI di Morowali.
“Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan update, terutama laporan sekembalinya Menhan Sjafrie dan Panglima Agus dari Morowali,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Tertibkan Tambang Ilegal di Kawasan Hutan
Prasetyo menjelaskan bahwa penertiban tambang nikel ilegal di Morowali merupakan bagian dari kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satuan tugas lintas lembaga ini melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.
“Satgas PKH sekarang sudah mulai menertibkan tambang-tambang ilegal di kawasan hutan, seperti yang sebelumnya dilakukan di Bangka Belitung,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, langkah serupa diharapkan dapat mengembalikan potensi kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa izin resmi, sekaligus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan lingkungan dan hukum.
Menhan Sjafrie Pimpin Penertiban
Mengutip laman resmi Kementerian Pertahanan, Menhan Sjafrie memimpin langsung kegiatan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali pada Selasa (4/11/2025). Turut hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPKP M Yusuf Ateh, serta pejabat tinggi lainnya.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi kekayaan alam nasional.
“Fakta di lapangan, kami melihat langsung kegiatan Satgas PKH dalam rangka penertiban kawasan hutan, khususnya pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan. Ini adalah kehadiran negara untuk menertibkan seluruh kegiatan ilegal,” ujar Sjafrie.
Tegas tapi Adil
Menhan Sjafrie menyatakan pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak pelaku tambang ilegal, tanpa memandang latar belakang atau kepentingan tertentu.
“Yang ilegal ini, negara akan menegakkan ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat dari mana atau siapa, tetapi kita melihat kepentingan nasional yang harus kita selamatkan,” tegasnya.
Selain tindakan penertiban, Sjafrie juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong aktivitas pertambangan legal agar dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara bertanggung jawab.
Langkah Serius Pemerintah
Langkah penertiban tambang ilegal di Morowali merupakan kelanjutan dari operasi serupa di Bangka Belitung, yang juga dilakukan Satgas PKH untuk menertibkan tambang timah ilegal. Pemerintah berharap, pola penanganan ini bisa menjadi model bagi penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Dengan keterlibatan langsung unsur pertahanan, penegak hukum, dan lembaga pengawasan keuangan, operasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memberantas aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.
“Kita ingin memastikan bahwa kekayaan alam dikelola secara sah, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” kata Prasetyo Hadi menutup pernyataannya.
